Tingkat Aduan Konsumen Tinggi, OJK Regional 3 Jateng-DIY Sebut Ada Tren Modus Penipuan Sniffing

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong inklusi serta partisipasi masyarakat Jawa Tengah melalui pemanfaatan instrumen investasi milik negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Demikian disampaikan Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Sumarjono dalam “Edukasi dan Sosialisasi Surat Berharga Negara” yang diselenggarakan hasil kerja sama antara OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY dengan Kemenkeu di Kota Semarang, Jumat (16/6/2023).

“Diperlukan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah dan industri jasa keuangan agar masyarakat semakin memahami serta memiliki kemampuan mengidentifikasi jenis instrumen investasi dan produk keuangan lainnya,” kata Sumarjono.

Baca juga: Dinamika Perekonomian Global, OJK Sebut Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga

Baca juga: Bayaran Aplikasi Penghasil Uang, Motion Banking Terdaftar OJK

Lebih lanjut Sumarjono menyampaikan bahwa berdasarkan Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022, gap antara inklusi dan literasi secara nasional mencapai 35,42 persen.

Kondisi tersebut berbanding lurus dengan tingginya pengaduan konsumen yang diterima OJK pada 2023 (76.201 pengaduan).

Hingga 12 Juni 2023, OJK mencatat terdapat 1.931 laporan kasus pengaduan fraud eksternal (di luar lembaga jasa keuangan) dengan tren modus penipuan saat ini adalah sniffing (penyadapan melalui internet) dan pinjaman online ilegal di Jawa Tengah.

“Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap link yang dikirimkan dari pihak yang tidak dikenal."

"Link tersebut berisi aplikasi program yang dapat mengakses semua data keuangan yang penting sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab,” kata Sumarjono melalui Tribunjateng.com, Jumat (16/6/2023).

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Deni Ridwan menyampaikan, untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, perlu dilakukan penguatan peran APBN dan melanjutkan konsolidasi kebijakan fiskal secara berkelanjutan melalui pengembangan instrumen pembiayaan inovatif.

Salah satu instrumen pembiayaan tersebut adalah SBN Ritel dengan beberapa keuntungan berinvestasi antara lain aman karena pembayaran kupon dan pokok dijamin oleh Negara, harga terjangkau dengan pembelian minimal Rp 1 juta, kemudahan akses dan ikut mendukung pembangunan nasional di Indonesia.

Berdasarkan data Kemenkeu, investor dari Jawa Tengah untuk SBR012-T2 dan SBR012-T4 mencapai Rp 1.035 triliun yang didominasi oleh pegawai swasta sebesar 28,4 persen.

Sementara PNS sebesar 7,6 persen dimana 57 persen investor adalah perempuan.

Sosialisasi diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat seperti perwakilan lembaga negara, ASN, TNI/Polri, pelaku UMKM dan perwakilan Industri Jasa Keuangan baik secara luring maupun daring.

Untuk itu, melalui sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap instrumen investasi milik negara tersebut sehingga terwujud masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka panjang dan menengah. (*)

Baca juga: Mas Arief Ajak Finalis Duta Wisata 2023 Ngevlog, Promosikan Semua Potensi Wisata di Blora

Baca juga: Ketua DPRD Demak Usul Ada Anggaran PAW Kades, Ini Tanggapan Bupati Eistianah

Baca juga: Tahun Politik, Kapolres Kudus: Jangan Sampai Ada Anggota Polri Coreng Nama Institusi

Baca juga: Terminal Cepu Direvitalisasi, Bakal Disulap Lebih Multifungsi, Bupati Blora: Ekonomi Makin Bergeliat