Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Pemprov Jateng

Gubernur Ganjar Minta Implementasi Pancasila Diamalkan di Setiap Sektor Pelayanan Publik

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan layanan publik yang Pancasilais diterapkan dengan komitmen mudah, murah, dan cepat.

Penulis: hermawan Endra | Editor: deni setiawan
HUMAS JATENG
Arahan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam peluncuran Unit Pelayanan Publik Pancasilais, di Lantai V Gedung B kantor Pemprov Jateng, Senin (19/6/2023). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, Pancasila bisa diimplementasikan dalam pelayanan publik.

Contohnya, memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Hal itu disampaikan Ganjar seusai menghadiri peluncuran Unit Pelayanan Publik Pancasilais, di Lantai V Gedung B kantor Pemprov Jateng, Senin (19/6/2023).

Acara tersebut diikuti Ombudsman RI, Pattiro Semarang hingga Kadin Jawa Tengah.

“Kalau mau bicara nilai-nilai Pancasila dalam konteks layanan publik, kami minta agar semua pengamalannya pada sektornya,” kata Ganjar.

Baca juga: Ganjar Luncurkan Samsat Budiman, Gandeng BUMDes Beri Kemudahan Bayar Pajak

Dalam konteks layanan publik, kata Ganjar, pemerintah mesti bekerja dengan cara-cara humanis.

Ganjar menekankan cara kerja tersebut mesti dilakukan secara konkret kepada seluruh masyarakat.

“Humanis itu tidak bentak-bentak dan sebagainya."

"Harus betul-betul concern bahwa regulasinya seperti apa dan pelaksanaannya harus sesuai,” tutur Ganjar.

Lebih jauh, Ganjar mengatakan seluruh dinas harus memperhatikan segala kondisi masyarakat yang membutuhkan layanan.

Misalnya, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan sebagainya.

Disamping itu, Ganjar menekankan layanan publik yang Pancasilais diterapkan dengan komitmen mudah, murah, dan cepat.

Kemudian, kata Ganjar, layanan masyarakat mutlak harus berintegritas.

Baca juga: Ketemu Anak Muda Bali, Ganjar Diantar Mobil Fatmawati Soekarno

“Ini mesti ditunjukkan dalam bentuk layanan yang konkret."

"Biasanya izin-izin usaha."

"Maka di dinas, DPMPTSP umpama, tidak boleh lama, tidak boleh berbelit, tidak boleh ada pungli (pungutan liar), (pancasilais) diwujudkan."

"Ini yang paling konkret,” kata Ganjar.

Lewat pelayanan publik yang Pancasilais, Ganjar meminta agar perwujudan reformasi birokrasi betul-betul dilaksanakan.

Ganjar berharap, seluruh masyarakat Jawa Tengah mendapatkan layanan terbaik dari dinas Provinsi Jateng.

“Ketika itu birokrasi terlalu rumit, mudahkan."

"Dan itu bisa dengan dua cara, sistemnya diubah, pakai alat, yang kedua regulasinya diubah, sehingga semua kemudahan akan bisa diberikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, komitmen Ganjar menerapkan layanan publik terbaik berbuah manis.

Tiga dinas di lingkup Pemprov Jateng dinobatkan sebagai unit pelayanan publik yang memperoleh predikat prima dari KemenPAN-RB.

Yakni RSUD Tugurejo, DPMPTSP, dan Bappenda UUPD Kabupaten Semarang. (*)

Baca juga: Buka Pelatihan Packaging dan Sertifikasi Halal, Ini Pesan Wakil Wali Kota Pekalongan

Baca juga: Kawasan Simpanglima Diaspal Ulang, Mbak Ita Ingin Semarang Mulus dan Ijo Royo-Royo

Baca juga: KAI Hadirkan Promo Anti Jaim, Diskon Tiket KA Hingga 25 Persen Selama Periode Libur Kenaikan Kelas

Baca juga: Senangnya Warga RW 10 Panggung Dapat Air Bersih dari Polres Tegal Kota, Lela: Di Sini Sering Macet

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved