Fraksi PPP Soroti Infrastruktur, Pendidikan dan Komunikasi Eksekutif dan Legislatif di Blora

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Fraksi Partai Persatun Pembangunan (PPP) menyoroti terkait infrastruktur, pendidikan hingga minimnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif di Blora.

Hal itu disampaikan oleh juru bicara PPP, Jariman dalam agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Blora atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Senin (3/7/2023).  

Nampak hadir saat paripurna di Gedung DPRD Blora, Jl.A. Yani itu, Wakil Bupati Blora, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Blora, Forkopimda Blora, Anggota DPRD Blora, Sekda Blora, Asisten I, II, dan III Sekda Blora, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Blora.

Disampaikannya, pada bidang infrastruktur terkait perbaikan jalan aspal yang hanya digrosok, untuk penambalan ini membahayakan pengguna jalan contohnya di ruas jalan pasar jepon menuju bangsri.

"Apalagi jalan yang kemarin juga sempat ada korban yaitu jalan licin karena tumpahan pasir. Mohon bisa diperbaiki dengan menimbangkan faktor keselamatan pengguna jalan, yang mana adalah masyarakat Blora sendiri. Kondisi ini banyak di wilayah utara dan barat Kabupaten Blora," ucap Jariman.

Fraksi Persatuan Pembangunan Merasa prihatin, terhadap nasib para penjaga Sekolah.

Terkait Kesejahteraan penjaga sekolah tersebut, Fraksi PPP sudah berkoordinasi dengan Bupati, Kepala Dinas Pendidikan, Kabag Hukum untuk mengkaji perubahan Peraturan Bupati Tentang Kesejahteraan Tenaga Kependidikan (Penjaga Sekolah) agar dapat ditingkatkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

"Fraksi PPP juga telah memberikan referensi contoh Perbup dari beberapa daerah lain yang telah memberikan kesejahteraan bagi penjaga sekolah yang lebih layak," ujar Jariman.

Masalah sinergitas OPD dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama kepala daerah, dan di beberapa kesempatan pemandangan umum fraksi sebelumnya juga sudah disampaikan baik oleh fraksi PPP sendiri maupun oleh gabungan fraksi, bahwa selama ini kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD hampir tidak pernah ada komunikasi yang baik dengan Komisi mitra masing-masing OPD.

"Hal ini tentunya menjadi catatan yang kurang baik dalam hubungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara eksekutif dengan DPRD," keluh Jariman.

Ketidaksinkronan pembahasan dalam banggar dengan DPA di masing-masing OPD masih banyak ditemukan.

Sehingga banyak program maupun kegiatan di OPD yg anggota DPRD tidak mengetahui, karena dalam pembahasan-pembahasan sampai dengan persetujuan RAPBD antara Banggar bersama TAPD belum muncul kegiatan.

Namun saat menjadi APBD muncul program/ kegiatan yang tidak masuk dalam pembahasan.

Dan begitu pula sebaliknya, yang telah disepakati dalam pembahasan Banggar dengan TAPD tidak muncul dalam APBD.

"Hal ini menjadi perhatian serius kami dalam melaksanakan fungsi pengawasan, karena tidak sedikit anggota DPRD yang tidak mengetahui saat ditanya masyarakat tentang program-program tersebut," jelas Jariman.