Ombudsman RI dan Jateng Cermati Aduan Pendidikan dan Kesehatan

Setiap daerah punya perbedaan dalam soal sehari-harinya masyarakat tetapi juga perbedaan dalam ketika Ombudsman berinteraksi dengan Pemda. Intinya pelayanan publik merupakan bagian dari tugas bahkan mandat mereka duduk di sana sebagai pelayan publik. Sebagai public Servant itu bukan sesuatu yang gampang.

Problem di Jateng seperti apa?

Untuk di Jawa Tengah kalau kita bicara soal realita pasti nggak sempurna. Tapi ada yang menjadi pantauan kita adalah begini tingkat responsivitas dari pemerintah daerah karena juga dicontohkan oleh kepala daerah nya juga ya sampai dengan kemudian mungkin level top leader di kepala dinas sampai dengan tengah itu relatif lebih baik.

Tapi yang masih menjadi problem sekaligus juga PR ada di paling depan, front liner misalnya. Karena memang pesan tentang pelayanan publik tidak sampai menyentuh kepada front liner dalam artian mereka juga mendapatkan sedikit reward, kemudian juga kadang-kadang kesempatan untuk mengembangkan kompetensi minimal.

Bidang Pendidikan ada yang menonjol?

Sederhana saja misalnya, soal PPDB ini kan sangat jelas, sudah sangat baik, juknisnya sangat afirmatif. Tapi kemudian pelayanan di front liner itu tidak memahami pesan-pesan ini maka ada beberapa yang kurang maksimal.

Apa saja keluhan menonjol di Jateng?

Di bidang pendidikan. Orang tua protes wisuda untuk anak SMA. Kami ada tim yang namanya pencegahan. Rekan-rekan kami sangat aktif yang memetakan isu-isu krusial. Nah kami sudah melakukan beberapa diskusi dan juga rilis terkait dengan wisuda. Kemarin itu kan juga ada edaran menteri untuk melarang.

Berikutnya adalah masalah penjualan seragam atau mungkin hal-hal lain di satuan pendidikan yang itu nggak patut karena sudah jelas dilarang kadang masih dilakukan. Nah ini sensitif ya karena ini lembaga pendidikan, lembaga pendidikan tidak boleh ada hal-hal yang nanti akan dicontoh tidak baik.

Ada juga aduan bidang kesehatan?

Kesehatan masih ada PR. PR Bagaimana masyarakat yang kelompok rentan mungkin yang miskin itu ada kendala untuk akses terhadap layanan yang berbasis data seperti di bantuan sosial, jaminan kesehatan.

Ombudsman Pusat tahu masalah aduan ini?

Problem kita pangkalnya pada data. Bappenas sudah menyusun yang namanya satu data Indonesia kemudian kalau di bidang sosial ekonomi BPS sedang mengerjakan registrasi sosial ekonomi tapi ini semua dalam proses.

Memang tantangan di kita adalah mentality itu karena orang tidak pernah melihat bahwa banyak yang diurus itu kan satu rakyat kemudian datanya juga ya juga harus satu. Penggunaannya bisa dipakai sesuai dengan peruntukan. Data soal kemiskinan misalnya kita punya banyak versi ada DTKS Kementerian Sosial, BPN2K, ada juga dari Kementerian yang lain gitu ya, jadi kita nggak punya pegangan.

Artinya jumlah aduan ke Ombudsman meningkat?