Golkar Masih Berniat Bangun Koalisi Besar, Kini Airlangga Digoyang Isu Kudeta

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto digoyang isu 'kudeta'. Posisinya sebagai Ketum Partai beringin itu diancam dengan bergulirnya isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang digulirkan oleh Dewan Pakar Partai Golkar.

Menurut anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisjam, Dewan Pakar Partai Golkar telah menggelar rapat di kediaman Agung Laksono di kawasan Cipinang, Jakarta, Minggu (9/7).

Ada sejumlah hal yang dibahas dalam rapat ini, termasuk mengevaluasi keputusan munas Golkar pada Desember 2019 yang memutuskan ketum mereka, Airlangga Hartarto, jadi calon presiden.

Ridwan menjelaskan, arah pencapresan Golkar belum jelas usai munas tahun 2019 itu. Padahal keputusan untuk mengusung Airlangga itu sudah keluar dari empat tahun lalu.

“Sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda ke mana arah DPP Partai Golkar. Padahal sudah hampir 4 tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas belum kelihatan,” kata Ridwan, Senin (10/7).

Ridwan mengakui pada tahun lalu Golkar menjalin kerja sama dengan PAN dan PPP untuk membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Namun, lanjutnya, KIB juga tak kunjung mengumumkan capres maupun cawapres. "Belum jelas arahnya KIB itu. Ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi,” imbuhnya.

Ridwan menilai ketidakjelasan arah Golkar membuat mesin partai seperti tidak bertenaga. Padahal, para pengurus dan kader di bawah menanti-nanti sinyal ke mana arah Golkar berlabuh.

Sehingga menurutnya, seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai daerah menjadi loyo dan berdampak terhadap tergerusnya suara Golkar di beberapa hasil survei.

"Jadi ketidakjelasan ini yang membuat semua organ organisasi menjadi loyo. Jadi liar karena tidak ada kepastian. Jadi seperti tidak ada nakhodanya kan akan ke mana," kata Ridwan.

Terpisah, Airlangga membantah ada agenda Munaslub yang dibahas dalam rapat Dewan Pakar Golkar. "Enggak ada, (rapat dewan pakar) agendanya bukan itu. Enggak ada itu (munaslub untuk pergantian ketum)," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/7).

Airlangga mengatakan Munaslub bukan mekanisme di Partai Golkar. Menurutnya, pergantian ketua umum hanya dilakukan di musyawarah nasional yang digelar berkala. "Forum tertinggi rakernas, rapim, munas," ucap Airlangga.

Airlangga juga berkomentar soal isu munaslub untuk mencopotnya dari status calon presiden Golkar. Dia berkata penentuan capres masih menunggu dinamika di koalisi. "KIB tunggu dulu, sabar, sabar menanti," ucap Airlangga.

Senada dengan Airlangga, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga mengatakan bahwa Dewan Pakar partainya tak berwenang mengevaluasi hasil Munas Golkar pada 2019.

"Dewan Pakar itu tidak punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kebijakan itu," kata Doli.