Golkar Masih Berniat Bangun Koalisi Besar, Kini Airlangga Digoyang Isu Kudeta

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto digoyang isu 'kudeta'. Posisinya sebagai Ketum Partai beringin itu diancam dengan bergulirnya isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang digulirkan oleh Dewan Pakar Partai Golkar.

Menurut anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisjam, Dewan Pakar Partai Golkar telah menggelar rapat di kediaman Agung Laksono di kawasan Cipinang, Jakarta, Minggu (9/7).

Ada sejumlah hal yang dibahas dalam rapat ini, termasuk mengevaluasi keputusan munas Golkar pada Desember 2019 yang memutuskan ketum mereka, Airlangga Hartarto, jadi calon presiden.

Ridwan menjelaskan, arah pencapresan Golkar belum jelas usai munas tahun 2019 itu. Padahal keputusan untuk mengusung Airlangga itu sudah keluar dari empat tahun lalu.

“Sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda ke mana arah DPP Partai Golkar. Padahal sudah hampir 4 tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas belum kelihatan,” kata Ridwan, Senin (10/7).

Ridwan mengakui pada tahun lalu Golkar menjalin kerja sama dengan PAN dan PPP untuk membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Namun, lanjutnya, KIB juga tak kunjung mengumumkan capres maupun cawapres. "Belum jelas arahnya KIB itu. Ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi,” imbuhnya.

Ridwan menilai ketidakjelasan arah Golkar membuat mesin partai seperti tidak bertenaga. Padahal, para pengurus dan kader di bawah menanti-nanti sinyal ke mana arah Golkar berlabuh.

Sehingga menurutnya, seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai daerah menjadi loyo dan berdampak terhadap tergerusnya suara Golkar di beberapa hasil survei.

"Jadi ketidakjelasan ini yang membuat semua organ organisasi menjadi loyo. Jadi liar karena tidak ada kepastian. Jadi seperti tidak ada nakhodanya kan akan ke mana," kata Ridwan.

Terpisah, Airlangga membantah ada agenda Munaslub yang dibahas dalam rapat Dewan Pakar Golkar. "Enggak ada, (rapat dewan pakar) agendanya bukan itu. Enggak ada itu (munaslub untuk pergantian ketum)," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/7).

Airlangga mengatakan Munaslub bukan mekanisme di Partai Golkar. Menurutnya, pergantian ketua umum hanya dilakukan di musyawarah nasional yang digelar berkala. "Forum tertinggi rakernas, rapim, munas," ucap Airlangga.

Airlangga juga berkomentar soal isu munaslub untuk mencopotnya dari status calon presiden Golkar. Dia berkata penentuan capres masih menunggu dinamika di koalisi. "KIB tunggu dulu, sabar, sabar menanti," ucap Airlangga.

Senada dengan Airlangga, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga mengatakan bahwa Dewan Pakar partainya tak berwenang mengevaluasi hasil Munas Golkar pada 2019.

"Dewan Pakar itu tidak punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kebijakan itu," kata Doli.

Menurut Doli, Dewan Pakar hanya bisa memberikan saran-saran terkait kebijakan partai. "Kalau memberikan saran dan masukan ya boleh-boleh saja," ujarnya.

Dia menjelaskan selama ini DPP Partai Golkar menjalankan keputusan Munas, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). "Nah, yang berhak mengevalusi itu ya forum setingkat yang sama," ungkap Doli.

Doli menerangkan Partai Golkar baru saja menggelar Rakernas dan Dewan Pakar juga memberi masukan. "Jadi kalau berkaitan dengan Pilpres kan sudah diberikan kemarin, kekuatan bahwa seluruh yang berkaitan soal keputusan akhir, tentang momentum, strategi, dan keputusan akhir terkait dengan Pilpres kan diserahkan mandatnya kepada ketua umum," ucapnya.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono juga memastikan tidak ada agenda Munaslub partainya untuk mengevaluasi keputusan menjadikan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres hasil Munas 2019. "Tidak ada Munaslub," kata Dave di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Dave menegaskan hasil Munas Partai Golkar 2019 memutuskan Airlangga sebagai bakal capres. "Kan sudah putus ya jadi tidak mungkin diubah lagi, tidak ada Munaslub," ujarnya.

Golkar Masih Berniat Bangun Koalisi Besar

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyebut partainya masih intensif berkomunikasi dengan partai politik di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Meski, salah satu partai di KIB yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. PPP bahkan turut mengajak Golkar dan PAN untuk bergabung mendukung Ganjar.

"Kami tidak pernah menutup komunikasi, dan terus bekerja demi membangun koalisi besar," kata Dave kepada Kompas.com, Jumat (7/7) lalu.

Namun, Dave menegaskan bahwa partainya belum mengambil sikap soal ajakan PPP untuk ke koalisi besar pengusung Ganjar. Menurut dia, apapun keputusan Golkar nantinya adalah yang terbaik untuk kepentingan bangsa. Dan juga kesepakatan itu sudah dikomunikasikan antar partai politik KIB.

"Yang pasti, keputusan nanti adalah kesepakatan yang kami ambil bersama-sama demi kepentingan dan kebutuhan nasional," ucap anggota Komisi I DPR ini.

Dave juga enggan berandai-andai soal nasib KIB nantinya. Menurut dia, yang terpenting saat ini komunikasi masih dijaga oleh partai-partai KIB, meskipun PPP sudah resmi mengusung Ganjar.

"Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan ke sana, kita masih membangun komunikasi terus kok," imbuh dia.

Ditanya kapan Golkar akan memutuskan dukungan calon presiden (capres), Dave juga tak bisa berandai-andai. "Bila waktunya, akan diumumkan," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengungkap keinginan partainya agar tercipta koalisi besar untuk mengusung Ganjar Pranowo. Ia menjelaskan KIB yang berisi PPP, Golkar, dan PAN belum bubar hingga kini.

PPP sudah menyatakan sikapnya mendukung Ganjar. Namun, dua partai KIB lain belum mengambil sikap. Kendati demikian, Awiek menuturkan bahwa komunikasi PPP dan partai-partai di KIB, yaitu PAN dan Partai Golkar masih berjalan.

"Kan, belum keluar deklarasi pembubaran KIB. Barangkali, nanti ada deklarasi penggabungan KIB dengan kerja sama politik ini (dengan PDI-P)," kata Awiek ditemui di Rumah Aspirasi pemenangan Ganjar Pranowo, Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Partai Golkar sudah mengusulkan nama Airlangga Hartarto untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. 

Namun, ia mengingatkan bahwa penentuan bakal RI-2 dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) tetap berada di tangan Prabowo dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. 

“Mungkin sekali sudah diusulkan (Airlangga bakal cawapres Prabowo), tapi tentu (belum) diputuskan. Sambil melihat dinamika lain, usulan-usulan lain,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/7). 

Lebih lanjut, ia mengatakan, KIR terbuka dengan berbagai usulan. Termasuk, jika Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMB) Erick Thohir untuk jadi pendamping Prabowo. 

“Silahkan usulan disampaikan ke Pak Prabowo dan Gus Muhaimin untuk dipertimbangkan apakah akan disepakati atau tidak,” katanya. 

Habiburokhman meyakini bahwa penentuan bakal cawapres pendamping Prabowo tak akan menemui jalan buntu jika nantinya Golkar dan PAN jadi bergabung. Ia mencontohkan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019. (Tatang Guritno/kps/tribun network/frs/igm/riz/dod)

Baca juga: Cara Gampang Intip Password Wifi Restoran Pakai Aplikasi WiFi Map di HP, Aman dan Legal

Baca juga: Buah Bibir : Lady Nayoan  Ajukan Cerai dan Minta Hak Asuh

Baca juga: Bupati Resmi Tutup Sukoharjo Expo 2023, Nilai Transaksi Capai Rp 950 Juta

Baca juga: Update Kecelakaan di Tol Pejagan-Pemalang 2 Meninggal, Bus yang Terbalik 3 Kali Hancur