Pertemuan Menlu Se ASEAN di Jakarta, Retno Marsudi: Perdamaian Tidak Jatuh dari Langit

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menegaskan pentingnya sentralitas ASEAN di tengah persaingan kekuatan besar.

Hal ini dia sampaikan saat memimpin pertemuan Menlu ASEAN atau ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke 56 di Hotel Shangri La, Jakarta pada sesi plenari, Selasa (11/7/2023).

Retno menegaskan bahwa ASEAN telah menikmati perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran selama lebih dari 5 dekade.

Menurutnya, ASEAN perlu mengirimkan pesan yang jelas bahwa ASEAN tidak akan pernah menjadi proxy dalam persaingan kekuatan besar.

"Kedamaian tidak jatuh dari langit. Ini adalah hasil dari upaya sistematis untuk membangun arsitektur regional yang inklusif, berlabuh pada kebiasaan dialog dan kolaborasi berdasarkan prinsip-prinsip Piagam PBB, Piagam ASEAN, dan hukum internasional," kata Menlu RI.

Retno menegaskan dialog adalah merek dagang utama ASEAN, dimana ASEAN bisa terbuka untuk kerja sama tanpa keterasingan.

Adapun proses yang dipimpin ASEAN adalah manifestasi yang jelas dari komitmen ini.

"Kami telah berinvestasi sangat besar dan kami harus mempertahankannya, terutama saat ini di tengah tantangan yang semakin kompleks," kata Retno.

Menlu RI mengatakan ASEAN tidak punya pilihan selain menunjukkan bahwa ASEAN dapat mengarungi dinamika regional dan global serta terus menanamkan paradigma kolaborasi.

Menurutnya hal ini hanya bisa dicapai jika ASEAN menjaga persatuan dan sentralitas ASEAN dengan 2 cara, yakni ASEAN yang memiliki kredibilitas dan menavigasi dinamika global.

Dimana Treaty Amity and Cooperation (TAC) yang merupakan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama dalam lingkup Asia Tenggara harus dipatuhi oleh semua anggota.

"ASEAN harus menjadi yang terdepan dalam membangun arsitektur kawasan yang inklusif. Kita harus menekankan bahwa mini-lateralisme apa pun harus menjadi landasan bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik," ujarnya.

Bebas Senjata Nuklir

Menlu tegaskan, pertemuan pertama AMM membahas zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara atau The Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ).

Risiko penggunaan senjata nuklir saat ini lebih tinggi dalam sejarah, dimana tenaga nuklir menjadi bagian dari doktrin militer beberapa negara.

"Kami terus mendengar peringatan tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Kami juga melihat tenaga nuklir tetap menjadi bagian dari doktrin militer beberapa negara, termasuk di wilayah kami," kata Retno saat memimpin rapat.

ASEAN menyadari tidak bisa benar-benar aman dengan senjata di kawasan. "Pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di kawasan adalah prioritas kami. Ini adalah landasan kami untuk mengubah kawasan ini menjadi Epicentrum of Growth. Oleh karena itu kita harus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir," tegasnya.

Retno mengatakan SEANWFZ telah berkontribusi pada upaya ini dan rezim perlucutan senjata dan non-proliferasi global. Namun, 25 tahun setelah penandatanganan Protokol Perjanjian SEANWFZ, tidak ada satu pun Negara Senjata Nuklir yang menandatanganinya.

"Bagi Indonesia, maju adalah satu-satunya pilihan. Ancaman sudah dekat, jadi kita tidak bisa lagi memainkan permainan menunggu," ujarnya.

ASEAN Ministerial Meeting ini juga turut dihadiri sejumlah negara yang memiliki senjata nuklir, termasuk di antaranya China, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan juga representatif dari Uni Eropa (termasuk Prancis).

Traktat Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (Traktat SEANWFZ) yang ditandatangani pada 15 Desember 1995. SEANWFZ merupakan komitmen untuk menjaga kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya.

"Kita tidak bisa membiarkan detail mengaburkan gambaran yang lebih besar. Kita harus datang sebagai front persatuan sebelum Negara Senjata Nuklir. Hanya dengan begitu kita dapat menempa jalan yang lebih jelas menuju wilayah yang bebas dari senjata nuklir," ujarnya.

Tahun ini menandai peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Retno mendorong ASEAN memanfaatkan momentum ini untuk menyelesaikan masalah HAM di kawasan, dengan mengesampingkan perbedaan dan tidak saling tuding.

"Perbedaan kita seharusnya tidak menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan masalah HAM yang mendesak di wilayah kita sendiri. Terlepas dari kerumitan di lapangan, ASEAN tidak boleh goyah," ujarnya. (tribunnews/tribun jateng cetak)