Perkuat Kompetensi, Pegawai KemenHAM Wilker DIY Ikuti Pelatihan Mediator di Semarang

TRIBUNJATENG.COM, Semarang — Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Wilayah Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta berpartisipasi dalam Pelatihan Mediator Kepemimpinan Tahun 2025 yang digelar di Kota Semarang. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Hak Asasi Manusia dengan Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi (P4M) terakreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai langkah memperkuat kapasitas aparatur dalam penyelesaian sengketa secara adil dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Pelatihan ini menghadirkan narasumber dan fasilitator berpengalaman di bidang hukum dan resolusi konflik. Peserta dibekali dengan keterampilan teknis, kemampuan komunikasi empatik, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar mediasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dalam pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan.

Salah satu peserta, Yusrin Nur Fitriyani, mengungkapkan bahwa pelatihan yang berlangsung pada 26–31 Oktober 2025 tersebut memberikan wawasan baru tentang penerapan pendekatan mediasi dalam berbagai konteks, termasuk hubungan antarpegawai dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami belajar bahwa mediasi bukan hanya soal menyelesaikan konflik, tetapi tentang membangun kepercayaan dan menghargai perspektif semua pihak. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks pelayanan publik yang humanis,” ujar Yusrin.

Senada dengan itu, Joko Wisudawanto menilai bahwa keahlian mediasi merupakan kompetensi penting bagi setiap pegawai Kementerian HAM dalam menghadapi dinamika kerja dan potensi perbedaan di lapangan.

“Kemampuan menjadi mediator akan membantu kami menjaga keharmonisan dalam organisasi sekaligus memperkuat citra Kementerian HAM sebagai lembaga yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan,” ungkapnya.

Melalui pelatihan yang juga diikuti perwakilan jajaran Kanwil Kemenham Jawa Tengah dan Kanwil Kemenham Jawa Timur ini, para peserta diharapkan mampu menjadi agen perdamaian yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap interaksi pelayanan. (***)