Bukan Mempersulit, Ini Alasan Semua Pasien BPJS Kesehatan Kini Wajib Fingerprint

BPJS Kesehatan menyebut kendati Covid-19 telah beralih dari status pandemi menuju fase endemi namun masih tetap ada kasusnya meski sedikit.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, walaupun selalu ada kasus, tapi jumlah sekarang terkendali dibanding masa pandemi.

"Bagi penderita atau mereka yang terinfeksi dan peserta kalau bisa cek keaktifan, kalau sudah jadi peserta tidak tahu terinfeksi atau tidak. Nah, itu tidak harus di puskesmas, di klinik boleh, kalau mau pindah setelah 3 bulan juga boleh," ujarnya dalam "FMB 9: Resmi, Covid-19 Menjadi Endemi", Senin (3/7).

Sementara, nanti kalau dari klinik atau puskesmas tersebut dirujuk ke rumah sakit (RS), maka RS akan menegakkan diagnosisnya.

"Dan kami akan bayar asal ini sesuai indikasi medis. Kalau memang dia penderita Covid-19 nggak apa-apa, tinggal diagnosisnya apa di situ yang utama, di situ sudah ada tarifnya dan bisa diklaim ke BPJS dan BPJS selalu siap," kata Ali.

Tetapi intinya, pemberdayaan dan tanggung jawab terkait Covid-19 dalam masa endemi sejak 21 Juni 2023 lalu berubah dari pemerintah ke masyarakat.

"Dalam hal ini, peserta BPJS bayar ke BPJS, maka BPJS akan membayarkan (klaim). Jadi untuk seluruh peserta BPJS digeser dari tanggung jawab pemerintah ke masyarakat bikin dirinya sehat, pola perilakunya segala macam, tapi kalau terpaksa sakit, BPJS siap membayari," tuturnya.

Ali menambahkan, nilai daripada klaim tersebut belum tentu sama antar pasien, tergantung hasil diagnosis yang muncul setelah terpapar Covid-19.

"Nilai tanggungan masuk dalam klasifikasi tergantung diagnosisnya, dia kena Covid-19 yang menonjol apa? Apakah memang pernapasan, bisa ke otak, bisa penyakit neurologi, dari rumah sakit apa yang utamanya? Itu sudah ada tarifnya, sesuai diagnosis utamanya itu meskipun ada diagnosis tambahan komorbiditas," ujarnya.

Ali Ghufron Mukti juga mengatakan kinerja dari BPJS Kesehatan sekarang terbilang luar biasa. Satu diantaranya karena BPJS Kesehatan tidak memiliki utang ke rumah sakit dan jika ada, maka pihaknya akan melunasi dalam waktu kurang dari 14 hari.

"Satu, saya tegaskan, tidak punya utang kepada rumah sakit. Kalau ada rumah sakit yang merasa ada utang, kasih tahu kami, kami segerakan selesaikan kurang dari 14 hari, ini kan luar biasa,"ujarnya.

Selanjutnya, Ali mengungkapkan, BPJS Kesehatan juga memberikan uang muka ke fasilitas kesehatan agar pelayanan pasien lebih maksimal.

"Tidak berhenti di situ, kita berikan uang muka, jadi jangan kemudian pelayanan dianaktirikan, diskriminasi, atau tidak diberikan atau khawatir tidak dibayar. Bahkan tidak saja kami bayar, kami kasih uang muka, jadi belum diverifikasi, kami bayar," katanya.

Selain itu, dia menambahkan, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan juga sudah menaikkan tarif kapitasi. Diketahui, kapitasi adalah sistem pembayaran yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), khususnya perawatan rawat jalan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Kemudian, kami bersama Kementerian Kesehatan menaikkan tarif. Saya baru dari London beberapa dokter dan tenaga medis protes, di sini kita bersyukur bisa naikkan tarifnya di rumah sakit, bahkan di layanan primer, baru pertama kali dalam sejarah BPJS Indonesia kita naikkan kapitasinya, tentu ini belum memuaskan semua pihak kami tahu, tapi jangan khawatir, layanilah dengan baik," pungkasnya.(Tribun Network/van/wly)

(fba)

Baca juga: Warga Mangunjaya Purwokerto Geruduk Tempat Karaoke dan Live Musik, Geram Dengan Kebisingannya

Baca juga: Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Cemani Grogol Sukoharjo

Baca juga: Semester 1 2023, Polda Jateng Pecat 30 Anggota, Puskampol : Serius Bersih-bersih Internal

Baca juga: Tabel Angsuran KUR BRI 3 Agustus 2023, Pinjaman Rp 10 Juta Cicilan Rp 216 Ribu Tenor 5 Tahun