Petinggi di Jepara Diminta Gunakan APBDes Tangani Anak Tidak Sekolah

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Memasuki hari-hari terakhir update data anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara, Sekda Edy Sujatmiko menekankan pentingnya kualitas data. 

Tidak hanya angka, tapi harus menyajikan pemilahan faktor penyebabnya.

Hal itu dibutuhkan untuk menentukan treatment yang harus diberikan untuk mengembalikan mereka ke bangku pendidikan.

“Kalau ATS itu faktornya adalah ekonomi, mudah mengembalikan ke sekolah."

"Tapi kalau faktor lain, perlu treatment khusus."

"Karena itulah, datanya nanti jangan hanya angka."

"Tapi harus ada data pemilah faktor penyebabnya,” kata Edy Sujatmiko saat memberi arahan pada rapat koordinasi tindak lanjut penanganan ATS di Ruang Rapat RMP Sosrokartono Setda Kabupaten Jepara, Selasa (15/8/2023).

Baca juga: 7 Kepala Dinas Pemkab Jepara Dirotasi, Edy Supriyanta Sebutkan Pertimbangannya

Baca juga: Perbaiki Pendistribusian Pupuk Bersubsidi, Pemkab Jepara Perbarui Data Kartu Tani

Dengan data yang terpilah jelas, kata Edy Sujatmiko, akan memudahkan cara pengembalian ATS ke sekolah. 

“Tapi tetap perlu kerja keras agar tidak ada yang tercecer."

"Misalnya anak orang mampu tapi malas sekolah atau yang terseret ke komunitas punk,” katanya. 

Menjelang cut off Dapodik (Data Pokok Pendidikan) pada 31 Agustus 2023, Petinggi dan Lurah diminta benar-benar melakukan percepatan pendataan anak usia 4-18 tahun.

Jika ditemukan ATS, mereka diminta segera melakukan rekonformasi ke sekolah. 

Mereka juga diharuskan melapor kepada Bupati mengenai ATS yang sudah kembali dan belum kembali ke sekolah.

Terkait rencana pembiayaan bersama, Petinggi dan Lurah juga ditekankan menganggarkan penanganan ATS dalam APB Desa.

Berdasarkan data yang dibuka pada rakor tersebut, Pusdatin Kemendikbudristek mencatat Jepara telah berhasil mengembalikan hampir 3.000 ATS ke bangku pendidikan. 

Baca juga: Kodim Jepara dan Forkopimda Tanam 500 Pohon di Pantai Bandengan

Baca juga: Transaksi Non Tunai Diberlakukan di Desa, Sekda Jepara: Cegah Korupsi Dana Desa