MK Tolak Gugatan Batas Jabatan Pimpinan Parpol 5 Tahun

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) tak mengabulkan uji materi terkait batas masa jabatan pimpinan partai politik (parpol) yang hanya 5 tahun atau dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama.

Keputusan itu sesuai dengan Perkara 75/PUU-XXI/2023 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dibacakan pada Rabu (30/8/2023).

Selain itu, Mahkamah berpandangan bahwa permohonan yang permohon sampaikan tidak jelas atau kabur.

"Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang, oleh karena permohonan para pemohon kabur, berkenaan dengan kedudukan hukum para pemohon, pokok permohonan, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan, di Ruang Sidang MK, Jakarta, Rabu.

"Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," sambung Anwar Usman.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat adanya pertentangan antara permohonan dan petitum Para Pemohon.

Menurut Mahkamah, aturan yang digugat, yakni Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 merupakan bagian dari bab 2, secara substansi membahas mengenai pembentukan partai politik.

Sedangkan, perihal batasan masa jabatan pimpinan parpol diatur dalam Bab IX.

"Terhadap petitum a quo setelah Mahkamah mencermati telah ternyata Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 merupakan bagian dari bab 2 mengenai pembentukan partai politik. Sementara itu persoalan yang diminta oleh Para Pemohon merupakan bagian dari bab 9 mengenai kepengurusan," kata Hakim Konstitusi.

"Penambahan baru tersebut semakin sulit untuk dibenarkan karena para Pemohon menghendaki agar pengurus partai politik memegang jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama. Baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut," sambungnya.

Sehingga, Mahkamah berpendapat, permohonan yang diajukan Para Pemohon tidak jelas atau kabur.

"Hal demikian menunjukkn adanya pertentangan antara alasan-alasan mengajukan permohonan posita dengan hal-hal yang dimohonkan atau petitum. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon tidak jelas atau kabur," ucap Hakim Konstitusi.

Diketahui permohonan perkara Nomor 75/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh tiga warga Papua, yaitu Muhammad Helmi Fahrozi, E. Ramos Petege, dan Leonardus O. Magai.

Adapun untuk Pemohon 75/PUU-XXI/2023, mempersoalkan norma Pasal 2 ayat (1b) UU Pemilu yang menyatakan, “Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.”

Oleh karena itu, dalam petitum, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 2 ayat (1b) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, masa jabatan pendiri dan pengurus partai politik ditetapkan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali dalam masa jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.