Pengakuan Nana Sudjana Tahu Dirinya Ditunjuk Jadi PJ Gubernur Jateng dari Media Massa

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Nana Sudjana secara resmi menjabatsebagai Pj Gubernur Jawa Tengah (Jateng) setelah resmi dilantik Mendagri, Tito Karnavian, Selasa (5/9).

Nana mengaku baru mengetahui jika dirinya dipercaya untuk menggantikan jabatan yang ditinggalkan Ganjar Pranowo setelah ramai di media massa.

"Ya tahunya (ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jateng) baru saja, begitu ramai di media lah ya Alhamdulillah lah," kata Nana saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

Meski begitu, Nana mengaku tetap siap mengemban amanah tersebut dengan meningkatkan program-program yang ditinggalkan Ganjar Pranowo.

"Selanjutnya kami akan terus melaksanakan apa yang sudah merupakan suatu kebijakan Gubernur yang lama. Kami akan lanjutkan dan tentunya dengan beberapa peningkatan peningkatan dan inovasi-inovasi yang kami lakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Pj Gubernur yang baru," ucapnya.

Komjen (Purn) Nana Sudjana mengaku akan meningkatkan sejumlah program setelah resmi dengan Pj Gubernur Jawa Tengah. Adapun kegiatan yang akan difokuskan Nana ke depannya adalah persiapan soal Pemilu maupun Pilkada.

"Yang jelas kan saat ini kita sedang tahun politik ya, ya kami persiapkan betul, pesta demokrasi baik itu Pemilu pemilihan presiden, Pilkada," kata Nana.

Nantinya, Nana akan berkolaborasi bersama Forkopimda agar pelaksanaan pesta demokrasi khususnya di Provinsi Jawa Tengah bisa berjalan dengan lancar.

"Tentunya akan kolaborasi dengan forkopimda juga KPU dan Bawaslu supaya pelaksanaan di Jawa Tengah ini berjalan dengan tertib lancar dan tentunya baik," ungkapnya. Di sisi lain, ada sejumlah program prioritas yang akan ditingkatkan oleh Nana. Program tersebut terkait inflasi hingga pendidikan.

"Program lainnya saya rasa masalah penanganan inflasi, kemudian masalah alam kemudian masalah pendidikan yang akan terus kami tingkatkan menjadi lebih baik," jelasnya

Mendagri Lantik Sembilan Pj Gubernur

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik sembilan Penjabat (Pj) Gubernur di Sasana Bhakti Praja Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023)

Kesembilan Pj Gubernur itu antara lain

Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin,

Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana,

Pj Gubernur Sumatera Utara Mayjen TNI (Purn) Hassanudin,

Pj Gubernur Bali Sang Irjen Pol Made Mahendra Jaya.

Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun,

Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake,

Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi,

Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Komjen Pol Andap Budhi Revianto,

 Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.
Kesembilan Pj Gubernur itu menggantikan kepala daerah yang habis masa tugasnya per 5 September 2023.

Tito mengambil sumpah jabatan kepada sembilan Pj Gubernur tersebut untuk mengisi kekosongan pemimpin daerah berdasarkan hasil sidang Tim Penilaian Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Pelantikan sejumlah Pj Gubernur tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 74/P/2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur dengan masa jabatan paling lama satu tahun terhitung sejak saat pelantikan.

Sebelum melantik, Menteri Tito memimpin pembacaan sumpah jabatan untuk para penjabat gubernur tersebut.

"Saya bersumpah, saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pj gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa," ucap Tito diikuti Pj Gubernur.

Usai membaca sumpah, Mendagri Tito kemudian menyematkan tanda pangkat di pundak masing-masing Pj Gubernur. Tampak wajah bangga beserta haru dari para Pj Gubernur di atas panggung disaksikan para Gubernur dan Wakil Gubernur yang purna tugas.

Selain itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly juga turut hadir dalam pelantikan bersama tamu undangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) masing-masing daerah.

Harus Netral

Mendagri Tito berpesan kepada sembilan Pj Gubernur yang dilantik agar memanfaatkan kepercayaan yang diberikan negara dengan baik.

“Saya hanya berpesan kepada bapak-bapak sekalian yang terpilih, tolong manfaatkan betul kepercayaan yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah, wa bilkhusus Bapak Presiden sebagai pimpinan tinggi negara yang diberikan amanah oleh Undang-Undang Nomor 10/2016 dan beliau memilihnya juga secara terbuka melalui mekanisme TPA (tim penilaian akhir)," harap Tito.

Mantan Kapolri itu mengatakan, amanah itu harus dijaga oleh para Pj Gubernur terlantik, karena mereka sejatinya mengisi jabatan yang kosong. Sehingga, menurut Tito, para Pj Gubernur sebaiknya fokus saja untuk menjalankan pemerintahan di daerahnya masing-masing.

"Amanah ini tolong dijaga. Jalankan pemerintahan karena bapak-bapak mengisi kekosongan sebetulnya. Jadi paling utama running jalannya pemerintahan," ucap Tito.

Lebih lanjut, Tito kemudian menegaskan, para Pj Gubernur terlantik untuk mengambil posisi netral, jelang Pemilu 2024 mendatang.

"Dan kemudian, sebagai ASN saya minta untuk di tahun politik ini (Pj Gubernur terlantik) mengambil posisi netral, tidak pada posisi politik praktis, tapi pada politik negara untuk membangun daerah masing-masing. Itu menjadi beban yang terpenting," ungkap Tito.

Terakhir, ia menyampaikan, agar kesembilan Pj Gubernur terlantik dapat memanfaatkan kekuasaannya untuk rakyat Indonesia. "Kekuasaan yang ada ini tolong dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak," tegas Tito.

Mendagri Tito juga menjelaskan pihaknya belum melantik Pj Gubenur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi menggantikan Zulkieflimansyah karena harus disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerah definitif.

Sejatinya hasil sidang TPA ada 10 Pj Gubernur yang dinyatakan lolos namun hanya sembilan yang dilantik pada Selasa (5/9/2023). "Sembilan karena kalau kita mau melantik itu harus disesuaikan dengan masa jabatan. Sembilan Gubenur itu berakhirnya tanggal 5, artinya tadi malam lah 5 September, maka yang dilantik yang 5 September ada 9," kata Tito.

Sementara itu, menurut Tito, Pj Gubernur NTB baru dilantik tanggal 19 September nanti. Dia menyebut Gubenur NTB definitif baru habis masa jabatannya pada 19 September.

"Satu lagi itu NTB tanggal 19 berakhir, masa dilantik hari ini. Itu namanya mengurangi hak dari pejabat yang lama yang berakhir tanggal 19, yang sekarang existing. Kita nanti mungkin tanggal 19 untuk NTB," katanya.
Kawal Pemilu 2024

Pj Gubernur Provinsi Jawa Tengah Komjen (Purn) Nana Sudjana mengaku akan meningkatkan sejumlah program kerja setelah resmi menggantikan Ganjar Pranowo.

Dia mengatakan sesuai arah Presiden Jokowi ke depannya adalah fokus persiapan soal Pemilu maupun Pilkada.

"Yang jelas kan saat ini kita sedang tahun politik ya. Ya kami persiapkan betul, pesta demokrasi baik itu Pemilu pemilihan presiden, Pilkada," kata Nana usai pelantikan.

Nana akan berkolaborasi bersama Forkopimda agar pelaksanaan pesta demokrasi khususnya di Provinsi Jawa Tengah bisa berjalan dengan lancar. "Tentunya akan kolaborasi dengan forkopimda juga KPU dan Bawaslu supaya pelaksanaan di Jawa Tengah ini berjalan dengan tertib lancar dan tentunya baik," ungkapnya.

Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin menyampaikan fokus utama dirinya setelah dilantik ialah terkait pelaksanaan Pemilu termasuk Pilkada 2024. Dirinya menegaskan, Pemilu 2024 di Sulsel akan berjalan lancar.

"Pertama ini tahun pemilu, karena ada pemilu maka memastikan tahapan pemilu berjalan lancar itu," ujar Bahtiar. Kata Bahtiar, salah satu sektor yang dipastikan adalah soal pembiayaan untuk kampanye.

Sebab kata dia, kampanye Pemilu 2024 sudah akan dimulai tepatnya pada Oktober mendatang atau di masa pendaftaran capres-cawapres.

"Ini kan bulan depan sudah mulai (tahapan) pemilu ini, jadi dipastikan ada dukungan pembiayaan yang cukup misalnya kan, bulan 10 udah kampanye orang ini, tentu kita harus menjaga stabilitas komunikasi dengan masyarakat dan seterusnya," ucap dia. Bahtiar menyatakan, tugas atau tanggung jawabnya menjadi Pj Gubernur itu sebagaimana mandat yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo.

Senada, Pj Gubernur Provinsi Jawa Barat Bey Machmudin juga ingin memastikan tahapan Pemilu 2024 di Jabar berjalan lancar dan aman.

"Yang pasti adalah kami jajaran pemerintah dan juga KPU Bawaslu dan lainnya harus menjamin bahwa Pemilu pada 2024 ini baik Pilpres, Pilwapres, Pileg, dan juga Pilkada serentak tergelar dengan aman, lancar dan juga menjamin bahwa ASN, TNI, Polri netral," kata Bey.

Perbaikan Gizi

Pj Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Harisson Azroi yang memiliki latar belakang profesi dokter menyatakan akan fokus memperbaiki angka stunting dengan menjaga stabilitas harga bahan pokok. Menurutnya, pengurangan stunting nasional juga menjadi target pemerintah yang perlu didorong.

“Saya kira pengurangan angka stunting target dari Pak Presiden tahun 2024 stunting harus di angka 14 persen smeentara kita masih di angka 27 persen,” urai Harisson.

Kata dia, dengan fokus pada penurunan angka stunting banyak manfaat yang akan terjadi seperti mengurangi pengangguran, penurunan angka kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi.

“Karena memang stunting itu utamnya faktor pengetahuan ibu-ibu, remaja putri terhadap gizi kesehatan dan pola asuh. Yang penting lagi juga pemberdayaan ekonomi dari masyarakat,” papar Harisson.

Sementara Pj Gubernur Provinsi Papua Ridwan Rumasukun menyatakan akan melanjutkan tugas di mana sebelumnya ia menjabat Pelaksana Harian (Plh). Termasuk masalah pengurangan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan.

“Pekerjaan rutin sudah saya lakukan sejak januari sampai hari ini sehingga proses pemindahan dari Plh ke Pj tidak ada masalah,” urai Ridwan. Ridwan mengatakan sesuai arahan Presiden dan Mendagri bahwa roda pemerintahan harus tetap berjalan dan roda kemasyarakatan juga harus tetap berjalan.

Menurutnya, stigma negatif mengenai penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe adalah hal yang lumrah bagi suatu daerah. “Ya itu biasa saja di mana pun daerah itu pasti ada dinamikanya insya Allah akan kita lalui dengan baik,” ucap Ridwan.

Ridwan meyakini masyarakat Papua sudah jauh mengerti dengan pengalamannya berada di pemerintahan selama 40 tahun. “Saya mulai kerja tahun 1984 jadi pegawai ASN, tahun depan pas 40 tahun. Sudah ada bukti yang masyarakat lihat nanti dengan berjalannya waktu masyarakat bisa melihat,” pungkasnya. (Tribun Network/Reynas Abdila/abd/fik/riz/wly)

Baca juga: Sosok Farrel, Difabel Tunanetra Raih Cumlaude Fakultas Hukum UGM, Sang Ibu Menangis Haru Saat Wisuda

Baca juga: Diskominfo Lakukan Percepatan Penerapan Ducting di Semarang

Baca juga: Satgas Operasi Zebra Candi Polres Blora Bagikan Pamflet Dan Stiker Tertib Berlalu Lintas

Baca juga: Benarkah Panggilan Pemeriksaan Cak Imin tak Ada Unsur Politis? Ini Tanggapan KPK