Warga Nglungger Blora Demo Gegara Kabar Kades Selingkuh

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Sekelpompok warga melakukan demonstrasi di depan kantor kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora pada Selasa (12/9/2023). Kejadian ini bermula dari dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Kepala Desa Nglungger.

Dugaan perselingkuhan yang beredar di kalangan warga Desa Nglungger ini telah menimbulkan ketegangan dan keresahan di masyarakat.

Meskipun belum ada laporan resmi yang masuk ke Dinas terkait dan Kepolisian setempat mengenai peristiwa ini, aksi demonstrasi tersebut menjadi viral di berbagai platform media sosial di Blora.

Baca juga: Diduga Selingkuh, Kades Nglungger Blora Digeruduk Massa Usai Lihat Foto dan Video Perselingkuhan

Bupati Blora, Arief Rohman, bahkan secara langsung mengomentari aksi tersebut melalui media sosial, memperkuat sorotan terhadap kasus ini.

Febrian, salah satu warga setempat, mengungkapkan bahwa kabar ini telah menjadi perbincangan hangat di lingkungan mereka. Beberapa warga bahkan mengaku memiliki bukti berupa foto dan video yang mengaitkan dugaan perselingkuhan ini. Ia berharap agar masalah ini segera mendapat penyelesaian dan perdamaian bisa kembali merajai Desa Nglungger.

"Jadi perbincangan banyak orang. Apalagi pak Bupati sudah menyoroti kasus ini di media sosial. Harusnya kades sadar diri," ujar Febrian.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Yayuk Windarti, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi terkait permasalahan ini. Namun, Dinas PMD tengah berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut tentang situasi di Desa Nglungger.

"Kami tetap mengawal perkembangan situasi ini agar kami dapat mengetahui lebih banyak. Tindakan selanjutnya akan sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun kami perlu laporan yang resmi," jelas Yayuk Windarti.

Kapolsek Kradenan, Iptu Umbaran Wibowo, mengonfirmasi bahwa pihaknya hanya menerima surat pemberitahuan mengenai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga. Belum ada laporan resmi yang masuk terkait masalah ini kepada pihak kepolisian setempat.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi, menekankan perlunya koordinasi antara dinas terkait dan kecamatan setempat untuk menangani dugaan perselingkuhan ini. Ia juga menyarankan agar posisi dan validitas dugaan ini diinvestigasi lebih lanjut.

"Dilihat dulu posisi seperti apa. Jika terbukti dan valid bisa menempuh jalur hukum. Nanti Bupati bisa bertindak secara regulasi atau administratifnya," kata Supardi. (Kim)