Perdamaian Israel dan Arab Saudi Makin Dekat, Tapi Ada Syarat Pembentukan Negara Palestina

TRIBUNJATENG.COM, ISRAEL - Israel berada di titik puncak untuk menjalin hubungan diplomatik formal dengan Arab Saudi.

Kedua negara itu telah menyelesaikan perjanjian perdamaian yang ditengahi AS.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Majelis Umum PBB di New York, Jumat (21/9/2023).

"Perdamaian antara Israel dan Arab Saudi akan benar-benar menciptakan Timur Tengah yang baru," katanya.

Saat ini, kedua negara tidak memiliki hubungan bilateral resmi, tetapi kedua negara telah bekerja sama secara diam-diam dalam isu-isu keamanan selama beberapa waktu.

Pada Rabu (20/9/2023), Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman juga telah mengkonfirmasi upaya normalisasi hubungan mereka. Namun, ia menambahkan bahwa kemajuan kesepakatan akan tergantung pada bagaimana Israel akan berurusan dengan Palestina.

Persyaratan Arab

Keyakinan Israel untuk mencapai kesepakatan damai dengan Arab Saudi cukup penting mengingat Riyadh dan Washington telah menekankan pentingnya keterlibatan Palestina dalam proses diplomatik. Netanyahu keberatan dengan desakan untuk mengikutsertakan Palestina.

"Mereka (Palestina) harus menjadi bagian dari proses itu, tetapi mereka tidak boleh memiliki hak veto atas proses tersebut," ujarnya.

Meskipun Israel telah mempertahankan optimisme terhadap kesepakatan tersebut, ada beberapa hambatan untuk mencapai kesepakatan akhir yang sukses.

Arab Saudi telah menuntut pembentukan negara Palestina yang akan bertentangan dengan sikap pemerintah Netanyahu saat ini mengenai masalah ini.

Saudi juga sedang menegosiasikan kesepakatan pertahanan dengan AS dan berusaha mengembangkan program nuklir mereka sendiri, yang memicu kekhawatiran akan perlombaan senjata dengan Iran.

Namun Netanyahu tetap optimis, bahkan mengatakan bahwa kesepakatan itu bisa segera terjadi.

"Kami mungkin pada akhirnya akan mencapainya, karena ini masuk akal, tetapi saya pikir jika kami ingin memanfaatkan kesempatan ini, kami harus melakukannya dalam beberapa bulan ke depan," kata Netanyahu kepada stasiun televisi AS, Fox News.

Ancaman Nuklir

Israel pada tahun 2020 menjalin hubungan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko, yang merupakan normalisasi pertama Israel dengan dunia Arab dalam beberapa dekade setelah berdamai dengan negara tetangga Mesir dan Yordania.

Netanyahu mengatakan bahwa Israel dan negara-negara Arab bersatu karena merasakan ancaman dari "tiran Teheran" di Iran. Dia pun menyampaikan ancaman terselubung akan serangan nuklir jika Iran mengembangkan bom atomnya sendiri.

"Yang terpenting - di atas segalanya - Iran harus menghadapi ancaman nuklir yang nyata. Selama saya menjadi perdana menteri Israel, saya akan melakukan segala daya saya untuk mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir," kata Netanyahu.

Tembak Warga Palestina

Pasukan Israel menembak dan menewaskan dua orang Palestina dalam penggerebekan pada Minggu (24/9) dini hari. Insiden itu diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina dan pada saat yang sama, militer Israel membenarkan pihaknya melaksanakan aktivitas "kontraterorisme" di wilayah yang diduduki.

"Dua warga Palestina dibunuh dengan peluru tajam Israel..." di Kota Tulkarem, kata kementerian.

Sementara itu, militer mengakui seorang tentara "terluka ringan setelah terkena pecahan peluru" dalam bentrokan di kamp pengungsi Nur Shams dekat kota itu.

Kementerian Kesehatan Palestina mengidentifikasi korban tewas sebagai Osaid Abu Ali yang berusia 22 tahun dan Abd al-Rahman Abu Daghash, 32 tahun.

Pasukan Israel menggerebek "pusat komando operasi" di dalam gedung di lokasi kamp dan menemukan peralatan peledak dalam jumlah besar, kata militer dalam pernyataannya.

"Saat aktivitas berlangsung, para tersangka melepaskan tembakan dan melemparkan alat peledak ke arah pasukan yang merespons dengan menembakkan peluru tajam," kata militer.

Khianati Rakyat

Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan Saudi mengkhianati rakyat Palestina jika mereka benar-benar normalisasi hubungan dengan Israel.

"Inisiasi hubungan antara rezim Zionis dengan negara mana pun di kawasan ini, jika tujuannya demi keamanan rezim Zionis, tentu tak akan berhasil," kata Raisi saat konferensi pers di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dikutip AFP.

Ia kemudian berujar, "Kami meyakini bahwa hubungan antara negara-negara kawasan dan rezim ZIonis akan mengkhianati rakyat Palestina dan perlawanan orang-orang Palestina." katanya.

Sejarah

Pendirian Israel ini berakar dari konsep Tanah Israel, sebuah konsep pusat Yudaisme sejak zaman kuno, yang juga merupakan pusat wilayah Kerajaan Yehuda kuno. Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa menyetujui Mandat Britania atas Palestina sebagai "negara orang Yahudi".

Pada tahun 1947, PBB menyetujui pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Puncaknya pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya dan ini segera diikuti oleh peperangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak rencana pembagian ini.

Israel kemudian memenangkan perang ini dan mengukuhkan kemerdekaannya. Akibat perang ini, Israel berhasil memperluas batas wilayah negaranya melebihi batas wilayah yang ditentukan oleh Rencana Pembagian Palestina.

Sejak saat itu, Israel terus menerus ingin meluaskan wilayahnya ke negara-negara Arab tetangganya. Hal inilah yang menyebabkan peperangan dan kekerasan yang berlanjut sampai saat ini.

Israel telah menandatangani perjanjian damai dengan Mesir dan Yordania, namun usaha perdamaian antara Palestina dan Israel sampai sekarang masih terus diupayakan.

"Tetapi saya yakin kami berada di titik puncak terobosan yang lebih dramatis - perdamaian bersejarah antara Israel dan Arab Saudi," ujarnya, dikutip kantor berita AFP, Sabtu (23/9/2023). (kompas/tribun/dtc/cnn/tribun jateng cetak)