Kirab Pemilu 2024, KPU Karanganyar Sambangi Petani Organik di Mojogedang

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar melakukan sosialisasi kaitannya dengan Pemilu 2024 kepada para petani organik di Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, Kamis (28/9/2023) siang. 

Berdasarkan pantauan di lokasi, sura dan sulu yang menjadi maskot Pemilu 2024 turut dihadirkan dalam kesempatan tersebut.

Selain itu bendera 18 parpol peserta Pemilu 2024 yang diangkut menggunakan mobil bak terbuka juga turut dihadirkan di kawasan Embung Setumpeng Desa Gentungan. 

Ketua KPU Karanganyar, Triastuti Suryandari menyampaikan, sosialisasi kepada masyarakat terkait kontestasi politik terus dilakukan oleh KPU salah satunya melalui Kirab Pemilu 2024.

Kegiatan tersebut merupakan program KPU RI yang telah dilaunching pada 13 Februari 2023. 

Setelah singgah di beberapa kabupaten/kota, lanjutnya, Kirab Pemilu 2024 tiba di Kabupaten Karanganyar.

Dia menuturkan, serangkaian acara kirab digelar selama 1 minggu terhitung sejak 26 September hingga 2 Oktober 2023. 

"Substansi kirab pemilu ini sosialisasi, salah satunya estafet bendera parpol peserta pemilu, ada 18 parpol. Bendera ini kita kelilingkan dengan kita melakukan sosialisasi. Kali ini menyasar para petani" katanya kepada Tribunjateng.com di Rumah Tani Dusun Ngampel Desa Gentungan. 

Dia menerangkan, KPU Karanganyar sebelumnya telah melakukan sosialisasi dengan menyasar pemilih pemula atau kalangan pelajar serta para pekerja pabrik. Setelah dari kelompok tani, selanjutnya, KPU Karanganyar melakukan  sosialisasi Pemilu 2024 kepada para pelaku UMKM di Kecamatan Matesih dan pedagang di Tawangmangu.

Selain itu KPU juga menyasar tokoh agama keesokan harinya. 

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Tani Mulyo I Desa Gentungan, Sutarmo mengatakan, adanya sosialisasi kali ini sangat membantu masyarakat sehingga mengetahui program-program dari KPU dan sebagainya.

Pihaknya berkomitmen untuk menciptakan pemilu yang damai di Desa Gentungan meski nantinya ada perbedaan pilihan. 

"Kalau petani itu memilih pemimpin yang berpihak kepada kebutuhan petani, memilih dewan kabupaten, provinsi dan pusat yang berpihak kepada para petani," ungkapnya. (Ais)