KONI Jateng Tak Alokasikan Anggaran untuk Kejurprov Tenis Meja Yunior, Ini Respon PTMSI Jateng

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) merasa kecewa dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jateng karena anggaran untuk menggelar Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Tenis Meja Yunior Tahun 2023 tidak ada. 

Ketua PTMSI Provinsi Jateng, Rukma Setyabudi mengatakan awalnya mengajukan permohonan bantuan biaya penyelenggaraan Kejurprov Tenis Meja Yunior 2023 ke KONI Jateng. 

Kemudian, KONI Jateng menyurati PTMSI pada tanggal 26 September 2023 terkait balasan mohon bantuan biaya penyelenggaraan Kejurprov Tenis Meja Yunior 2023 di Boyolali. 

Dalam surat bernomor 410/UM/IX/2023, KONI Jateng tidak bisa memberikan bantuan dikarenakan tidak ada pos anggaran untuk keperluan Kejurprov Jateng. 

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Jateng, Bona Ventura Sulistiana 

Terkait balasan surat KONI Jateng itu, Rukma mengungkapkan Kejurprov merupakan agenda rutin tahunan dan semestinya alokasi anggaran sudah disiapkan. Ia pun sangat menyesalkan tata kelola anggaran KONI Jateng. 

Ditambah lagi, pengajuan proposal untuk meminta anggaran Kejurprov juga sudah dikirim ke KONI Jateng jauh-jauh hari. 

"Kami menyesalkan tata kelola anggaran KONI Jateng dan merasa aneh mengapa tidak bisa mengeluarkan anggaran. Padahal, laporan terakhir ada sisa anggaran atau Silpa sampai 10 miliar, "ungkap mantan Ketua DPRD Provinsi Jateng ini, Jumat (6/10/2023).

Baca juga: Sesuai Target, Tenis Meja Putra Putri Kota Semarang Sandingkan Emas Porprov Jateng

Baca juga: Dian Tata Amelia, Dara Cantik Mahasiswi Terbaik yang juga Atlet Tenis Meja

Bahkan, progres pihaknya untuk persiapan gelaran Kejurprov Tenis Meja pun sudah dilakukan jauh-jauh hari.  Salah satunya, undangan yang sudah disebar ke kabupaten/kota guna menyiapkan atlet dalam mengikuti Kejurprov Jateng. 

Jika Kejurprov Jateng gagal, Rukma mengungkapkan sebagai perwakilan pengurus PTMSI Jateng, yakni merasa malu mengingat surat undangan sudah dikirim. 

"Merasa malu bila acara rutin tahunan ini gagal terlaksana mengingat surat undangan sudah dikirim dan khawatir dengan nasib atlet yang tidak adanya Kejurprov yang menghambat regenerasi atlet, "ujarnya.

Selama ini, menurutnya cabang olahraga tenis meja selalu mendapatkan prestasi yang membanggakan, khususnya di Jawa Tengah. 

"Prestasi di Jateng, cabor ini cukup baik bahkan masuk lima besar nasional, "imbuhnya.

Menurutnya jika sampai tidak sampai pos anggaran Kejurprov Junior di KONI berarti pelaksanaan program di KONI tidak berjalan dengan baik.

Penyusunan anggaran tidak mampu dikelola secara baik, terlebih dalam upaya pembinaan  regenerasi atlet tidak berjalan. 

“Harusnya ada (anggaran Kejurprov) tahun lalu saja ada dikarenakan ini kegiatan rutin. Sekarang tiba-tiba tidak ada. Kalau dilihat Jateng di PON prestasinya turun dengan KONI seperti ini tidak heran prestasi Jateng di PON turun dari tahun ke tahun,” pungkasnya. 

Baca juga: KONI Jateng Buka Pendaftaran Entry Form by Number Bagi Peserta Porprov2023, Ini Tanggalnya

Baca juga: KONI Jateng Tetapkan Semarang Raya Jadi Calon Tuan Rumah Porprov XVII 2026

Saat dikonfirmasi soal anggaran Kejurprov Tenis Meja Yunior 2023 tidak ada, Wakil Ketua Umum II KONI Soedjatmiko yang sekaligus sebagai ketua Tim Verifikasi bantuan kepada Pengprov Cabang Olahraga menegaskan bahwa, prioritas penggunaan anggaran untuk tahun 2023 adalah untuk Penyelenggaraan Porprov dan persiapan menghadapi babak kualifikasi PON (Pra-PON).

"Jadi gini, ini KONI Provinsi Jawa Tengah keterbatasan anggaran. Ini kan fokus untuk penyiapan Pra PON, selain itu juga menyiapkan Pelatda, kemudian  pemberian insentif atlet. Itu yang membuat banyak anggaran, sehingga pembinaan untuk kategori Yunior diserahkan cabang olahraganya di provinsi, "jelasnya.

Soedjatmiko pun mengurai pos-pos bantuan anggaran yang telah diterima PTMSI, setidaknya ada beberapa yakni insentif untuk atlet, dana Pelatda, pengiriman atlet untuk Pra-PON, try out, peralatan latihan-pertandingan dan penyelenggaraan Porprov.

Tidak hanya cabor tenis meja saja namun ada beberapa Cabor yang mengajukan kejurprov yunior juga tidak dibantu.

"Karena kami berupaya menjalankan Good Sport Governance, artinya ketika tidak ada di pos anggaran maka KONI tidak berani menyalurkan bantuan," katanya.

"Disamping itu 'KONI kan sifatnya koordinatif. Adapun pembinaan  menjadi tanggung jawab bersama antara KONI dengan Pengprov cabang olahraga,'' paparnya.

Mengenai kontribusi tenis meja terhadap olahraga Jateng, dosen FIK Unnes itu juga mengakui. Namun dia menegaskan, KONI memiliki anggota 69 cabang olahraga, 35 KONI Kab/Kota dan 6 badan fungsional.

Karena itu, dalam menyalurkan dana bantuan dilakukan asas keadilan dan prioritas.

''Adil artinya kita tidak serta merta membantu cabang olahraga tertentu dengan angka yang besar. Prioritas maksudnya cabang-cabang olahraga dengan potensi prestasi tinggi akan mendapat bantuan anggaran lebih besar dari yang lain,'' jelasnya.