BPK RI Minta Pemkab Demak Awasi Penyelewangan Anggaran Desa

"Di tahap pencairan dana desa tersebut masuk ke rekening milik pribadi dari Kepala Desa. Di tahap pengelolaan dana APBDes dikelola Kades tanpa melibatkan perangkat desa,” jelasnya.

Menurutnya penggunaan dana desa tidak dibelanjakan dengan semestinya atau fiktif dengan nilai belanja tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya.

Ketua BPK juga menyebut Jumlah anggaran dana desa di Kabupaten Demak cukup besar, sehingga diharapkan agar Kepala Desa bisa  mengelola anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya.

“Semoga bisa dikelola dengan baik dan pengelolaan keuangan desa dilakukan seoptimal mungkin dan bermanfaat kepda desanya,” ujarnya.

Ia menegaskan untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat dengan tidak melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

“Jaga kepercayaan rakyat kepada kalian dengan cara tidak menyalahgunakan anggaran desa,” tutupnya.

Disisi lain Bupati Demak Eisti’anah, mengharapkan, kepala desa yang baru terpilih di tahap I dan tahap II agar bisa menggunakan dana desa dengan baik.

“insyaallah dengan pembaruan ini semuanya pelaksanaaan dan penggunaan dana desa bisa digunakan semestinya dan bisa memberdayakan masyarakatnya dan untuk kemajuan di desa masing-masing,” tutupnya. (Ito)

Caption :
SOSIALISASI ⁃ Suasana Sosialisasi BPK RI bertema optimalisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Pendopo Demak, Kamis (12/10).

TRIBUNJATENG/TITO ISNA UTAMA.