Gibran Penuhi Syarat Jadi Cawapres, Peta Politik Jelang Pilpres 2024 Berubah

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah, atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu, bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun.

Putusan MK tersebut bakal mengubah peta politik saat ini.

Putusan itu terkait dengan gugatan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Inilah Sosok Almas Tsaqibbirru Pengagum Gibran yang Gugat Batas Usia Capres di MK, Mahasiswa Solo

Putusan itu dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Salah satu figur politikus yang disebut-sebut diuntungkan dengan putusan MK itu adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dalam sepekan lalu mendominasi pemberitaan karena dianggap layak disandingkan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Bahkan di beberapa daerah muncul baliho sampai reklame yang memampang wajah Gibran bersebelahan dengan bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto.

Padahal saat ini Gibran merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai berlambang banteng bermoncong putih itu sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Sebelum putusan MK, peluang Gibran masuk ke dalam bursa Pilpres 2024 masih tertutup karena usianya belum memenuhi persyaratan. Namun, kini setelah putusan itu maka pintu buat Gibran sangat terbuka.

Sampai saat ini baru Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang sudah mempunyai pasangan bakal capres dan bakal cawapres, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Sedangkan kubu PDI-P yang mengusung Ganjar, serta KIM yang mengusung Prabowo belum menentukan siapa sosok bakal cawapres yang akan mereka pilih.

Menurut Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan akibat putusan MK tersebut.

"Pertama, secara internal, dalam konteks PDIP putusan MK ini menciptakan keterbelahan sekaligus berisiko menghadirkan konflik dengan Istana," kata Agung saat dihubungi pada Senin (16/10/2023).

Agung menilai, akibat kans Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo terbuka karena putusan MK maka terbuka kemungkinan PDI-P tak akan meliriknya buat disandingkan dengan Ganjar.

"Kecil kemungkinan PDI-P meminang Gibran karena fatsun politik partai pimpinan Mega ini membawa paket capres-cawapres nasionalis-religius," ucap Agung.

Agung menilai, jika PDI-P memaksakan menduetkan Ganjar dengan Gibran maka tujuan utama mereka mendapatkan sosok pasangan pemimpin bercorak nasionalis-religius tak terpenuhi.

"Artinya Ganjar-Gibran menjadi kecil diusung karena sama-sama dari PDI-P dan keduanya identik sebagai figur nasionalis," papar Agung.

Dampak kedua, kata Agung, secara eksternal putusan MK membuat kompetisi pilpres semakin kompetitif.

Menurut dia, jika Gibran jadi maju sebagai cawapres maka dia akan secara langsung mendapatkan restu sang ayah.

"Di titik inilah Ganjar dan Anies perlu bekerja ekstra demi lolos putaran kedua dan memastikan kemenangan," ujar Agung. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Peta Politik Jelang Pilpres 2024 usai Gibran Penuhi Syarat Jadi Cawapres"

Baca juga: Gerindra Respon Putusan MK Soal Syarat Nyapres, Buka Pintu Komunikasi dengan Gibran