Suarakan Aspirasi Buruh Terkait UMP 2024, Pj Gubernur Jateng Bertemu Dengan Apindo

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng.

Pertemuan yang digelar di Kantor Gubernur Jateng itu guna menyerap aspirasi dari para pengusaha dan buruh mengenai UMP Jateng tahun 2024.

Sebelumnya, Nana juga sempat bertemu dengan perwakilan buruh guna membahas hal serupa.

Baca juga: Upah Minimum Tahun Depan Dipastikan Naik, Semoga Tidak Diprotes Pengusaha, Berapa Besarannya?

Ia berujar, telah mendengar langsung aspirasi buruh soal UMP Jateng.

Aspirasi tersebut tak hanya ditampung namun juga diteruskan ke Apindo.

“Nah sekarang bertemu perwakilan pengusaha untuk mendengarkan masukan dari pengusaha," kata Nana, Rabu (1/11/2023).

Menurutnya, pembahasan UMP selalu menjadi daya tarik setiap menjelang akhir tahun.

Dengan begitu, menjaring aspirasi dan masukan dari pihak-pihak yang terlibat sudah menjadi tradisi Pemprov Jateng sebelum membahas dan menetapkan UMP.

Adapun Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz menjelaskan, formula UMP dibahas oleh dewan pengupahan provinsi atau lembaga tripartit yang terdiri atas pemerintah provinsi, serikat buruh atau pekerja, dan perwakilan pengusaha.

Dikatakan Aziz, pembahasan UMP sejauh ini masih menunggu aturan pasti yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

"Rancangan aturan sudah disiapkan oleh kementerian. Sudah diuji publik, mungkin dalam pekan-pekan ini sudah akan keluar formula untuk menghitung upah minimum," jelas Azis.

Terpisah, Ketua DPP Apindo Jateng, Frans Kongi mengatakan, selama ini para pengusaha yang tergabung dalam APINDO berkomitmen untuk menjaga hubungan industrial yang baik di Jateng.

Hubungan itu, baik antara pengusaha dengan pekerja maupun pengusaha dengan pemerintah.

Baca juga: Daftar Upah Minimum 2023, UMK dan UMR Kota Semarang Jelang Pencairan THR

"Jadi soal upah minimum ini juga kami bicarakan,” kata dia.

Frans menambahkan, pihaknya sebagai pengusaha berkomitmen untuk menjadikan buruh sebagai mitra.

“Selain itu, juga akan memperhatikan dan mengikuti aturan dari pemerintah,” tambahnya. (*)