Perkembangan AI Perlu Dipantau, Pemerintah Siapkan Etika Penggunaan AI

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah sedang menyiapkan etika penggunaan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Etika penggunaan AI sangat diperlukan mengingat perkembangan tidak bisa dihentikan dan perlu dipantau agar tidak digunakan untuk hal-hal yang buruk. 

Hal tersebut ditekankan Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Usman Kansong saat Konferensi Internasional Komunikasi dengan tema Artificial Intelligence and The Future of Communication yang digelar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), di Hotel Aruss Semarang, Selasa (7/11/2023). 

Dia menyebut, Kemenkominfo betul-betul memantau perkembangan AI agar tidak digunakan untuk hal buruk, apalagi di masa pemilu. Dia mencatat, sudah lebih dari 400 informasi hoak mengenai pemilu yang sudah di take down. 

"Kondisinya sekarang betul-betul memantau perkembangan AI tapi kami tidak mau menghentikan," ujarnya. 

Lebih lanjut, Usman menyampaikan, pemerintah memiliki regulasi AI, misalnya dengan adanya UU ITE. Saat ini, UU ITE sedang masuk revisi kedua menyesuaikan perkembangan teknologi. 

Di sisi lain, pemerintah juga sedang menyusun etika penggunaan AI. Menurutnya, ke depan, akan semakin banyak regulasi baik regulasi batu maupun regulasi revisi terkait perkembangan teknologi. 

Pihaknya sangat menyambut positif adanya konferensi internasional yang digelar oleh ISKI. Konferensi ini mengumpulkan pemikiran untuk pengembangan atau masa depan AI di bidang komunikasi. 

"Mudah-mudahan hasil konferensi internasional ini bisa diserahkan pemerintah untuk bisa jadi masukan dalam penyusunan etika maupun regulasi terkait AI," ucapnya. 

Dia menekankan, perlu adanya kritis terhadap perkembangan teknologi. Namun, tidak perlu khawatir berlebihan. Aturan dibuat untuk mengurangi dampak negatif teknologi dan meningkatkan dampak positifnya. 

Ketua ISKI, Dadang Rahmat Hidayat seruju psrlunya etika dalam psnggunaan AI. Jangan sampai, kata dia, AI menjadi sarana tidak tepat oleh manusia untuk memanipulasi manusia lain. Sehingga, perlu adanya regulasi. 

"Perkembangan AI tidak bisa kita cegah. Kita tidak bsa menolak AI, tapi AI bukan segalanya. AI itu dari, oleh, dan untuk manusia. Kita tidak pelru khawatir. Cukup bijak (dalam penggunaan)," paparnya. 

Menurutnya, ISKI juga sedang menyusun strategi tentang AI agar bisa memberikan masukan kepada pemerintah. 

Ketua ISKI Jateng, Lintang Ratrirahmiaji menambahkan, ISKI medorong para peneliti muda terutama di bidang AI. Dalam konferensi internasional ini, ada 257 peserta dari berbagai Indonesia, yang mana 90 diantaranya hadir secara langsung. Ada 170 paper atau makalah yang dipresentasikan dengan 11 tema. 

"Mudah-mudahan bisa menyemangati teman-teman lebih mengembangkan pengetahuan tentang AI," ucapnya. (eyf)