Anggaran Pengamanan Pemilu 2024 Sebesar Rp 2,5 Triliun, Polri Kerahkan Dua Per Tiga Kekuatan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyiapkan anggaran Rp2,5 triliun untuk digunakan dalam operasi pengamanan Pemilu 2024.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Fadil Imran mengatakan dana Rp2,5 triliun it yang dibagi menjadi dua tahun anggaran dan digunakan untuk tiga giat operasi untuk menjamin keamanan Pemilu 2024.

"Kegiatan operasi Mantap Brata, didukung oleh Dipa Polri, dibagi menjadi dua tahun anggaran yaitu 2023 dan 2024 dengan jumlah 2 triliun 500 miliar Rupiah," kata Fadil dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).

Kata Fadil, dari dua tahun anggaran itu kembali dibagi menjadi dua bagian kembali tiap tahunnya. Di mana untuk tahun 2023 akan dialokasikan dana total Rp1,5 triliun.

"Selanjutnya per tahun dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk Operasi Mantap Brata Pusat di Mabes Polri dan untuk Operasi Mantap Brata di 34 Polda dengan bagian, Rp 1,5 triliun untuk tahun 2023 dengan alokasi Rp64,7 miliar untuk operasi pusat dan Rp937 miliar untuk wilayah Polda atau operasi daerah," beber dia.

Sementara sisanya, yakni senilai Rp1 triliun akan dialokasikan untuk anggaran di tahun 2024. Pembagiannya serupa yakni untuk operasi di Mabes Polri dan 34 Polda atau operasi di daerah. "Untuk anggaran 2024, sebanyak Rp1 triliun dengan alokasi Rp53,6 miliar untuk operasi pusat dan Rp96,3 miliar untuk operasi daerah," tukas Fadil.

Fadil Imran mengatakan pihaknya menggelar tiga model operasi untuk pengamanan Pemilu 2024. "Ada tiga operasi yang dijalankan oleh Polri mulai tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2024, selama 222 hari," kata Fadil.

Dia menuturkan tiga model operasi itu yakni operasi nusantara cooling system, operasi Mantap Brata, dan operasi kontijensi. Operasi itu dilakukan mulai dari tahap pendaftaran capres-cawapres sampai pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden.

Fadil menjelaskan operasi nusantara cooling system adalah untuk mendeteksi penyelidikan, pengamanan tertutup, penggalangan intelijen dan penggalangan eskalasi pada potensi sampai dengan ambang gangguan.

"Kedua operasi Mantap Brata, operasi Mantap Brata adalah operasi pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata dalam Pemilu serentak tahun 2023-2024," ucapnya.

Sementara operasi kontingensi, dia menjelaskan bertujuan kepada penanganan gangguan nyata. "Bersifat kontijensi yang disebabkan oleh konflik sosial bencana alam dan terorisme," ungkapnya.

Dikatakan Fadil, dua per tiga kekuatan Polri dikerahkan untuk mengamankan pemilu 2024. Sementara sepertiganya dikerahkan untuk melaksanakan kegiatan rutin kepolisian.

"Apabila terjadi peningkatan eskalasi gangguan Kamtibmas, maka situasi kontijensi dapat diberlakukan dengan di bawah kendali Dankor Brimob Polri untuk mempersiapkan pasukan power on hand yang terpisah dengan pasukan Brimob yang disediakan untuk Operasi Mantap Brata," kata Fadil.

Polri telah menyiapkan 25 ribu personel pasukan Brimob. Lalu 4.756 pasukan Dalmas Nusantara dan 115 personel Densus 88 Antiteror.

"Terdapat pula 2.184 personel yang menjadi power on hand Kapolri sebagai penanganan kontijensi yaitu Aman Nusa I berisi tentang konflik sosial, kedua aman Nusa II berisi penanganan bencana alam, dan ketiga Aman Nusa II berisi tentang penanganan terorisme," imbuhnya.

DPR Minta Polisi Netral

Sementara itu sejumlah anggota Komisi III DPR mengingatkan Polri untuk menjaga netralitasnya sepanjang perhelatan Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi bahkan menyinggung agar Polri bisa bekerja dengan baik dan menjaga independensi dengan tidak berpihak kepada pasangan calon siapapun.

"Tugas kita menginginkan, ''Hei Polri, kerja ente yang baik, yang bener, ingetin, jaga independensi, jangan berpihak kepada satu paslon' ya gitu sudah," kata Aboe kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan.

Tak hanya terhadap Polri, wanti-wanti untuk menjaga netralitas pemilu 2024 itu juga kata dia, dialamatkan untuk jajaran TNI. Anggota Komisi III DPR RI itu meminta agar aparat TNI tidak ikut-ikutan perihal agenda pemenangan salah satu paslon. Melainkan cukup dengan bertugas menjaga keamanan.

"Hei TNI jangan terlibat jangan macam-macam, nggak boleh ikut-ikutan, amankan saja baik-baik, itu aja," tukas dia.

Hal senada dikatakan anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDIP I Wayan Sudirta. Ia menyebut setiap tingkah laku dan kerja Polri mendapatkan perhatian khusus dari publik dan memiliki dampak.

"Karena profesionalisme yang menurun di tahun-tahun politik dampaknya berbeda dengan profesionalisme ketika kita menangani lalu lintas, menangani kriminal, dan lain-lain," kata Sudirta.

Tak hanya itu, kata Sudirta, citra profesionalisme Polri yang terbangun sejauh ini sejatinya didukung banyak anggaran dan waktu. Bila hal itu tak dijaga pada momentum pemilu, maka sudah pasti terjadi kemunduran terhadap sisi profesional Polri.

"Oleh karena itu, ibarat mengajari ikan menyelam, saya harus berani nasihatkan, mengingatkan Polri agar ekstra hati-hati, agar ekstra hati-hati, waspada, dan penuh perhitungan dalam menentukan langkah dan kebijaksanaan," tukas Sudirta.(tribun network/mam/riz/frs/dod/tribun jateng cetak)