Semarang Potensi Konflik Pemilu Tertinggi di Jateng, Ini Langkah Antisipasi yang Dilakukan Pemkot

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berupaya mengantisipasi dan meminimalisir segala potensi konflik yang terjadi saat pesta demokrasi atau Pemilu 2024.

Salah satunya dengan mengkomunikasikan dan mensosialisasikan tahapan dan aturan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden -Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. 

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, tahapan Pemilu 2024 sudah lebih dari 50 persen. Pemerintah Kota Semarang siap mengawal pesta demokrasi tersebut.

Apalagi, saat ini sudah mulai banyak sosialisasi yang dilakukan oleh calon legislatif (caleg) serta pendukung capres dan cawapres yang menyasar langsung ke masyarakat. 

"Saat ini mulai banyak sosialisasi dari para caleg dan capres-cawapres baik melalui round tag, baliho, spanduk dan sebagainya. Ini yang perlu kita lakukan sosialisasi juga ke masyarakat, terutama mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan," katanya, usai menghadiri Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 di Halaman Kantor Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Minggu (19/11/2023).

Baca juga: Bawaslu Kabupaten Tegal Adakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Menyasar Pemuda

Baca juga: Cak Imin dan Mahfud MD Dilaporkan ke Bawaslu, Diduga Curi Start Kampanye

Baca juga: Mbak Ita Ingatkan Kembali Netralitas ASN Pemkot Semarang Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Pihaknya juga komunikasi lebih masif dengan Bawaslu Kota Semarang untuk menjaga kondusivitas. 

"Jika ada yang melanggar bisa dikomunikasikan dulu. Jangan sampai membuat kontra agar semua juga bisa berjalan dengan aman dan kondusif," jelas Mbak Ita. 

Dia berharap, pesta demokrasi di ibu kota Jawa Tengah bisa sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) tanpa konflik dan permasalahan apapun. 

Seperti diketahui, ujar Mbak Ita, Kota Semarang menjadi kota dengan potensi konflik tertinggi di Jawa Tengah. Sementara untuk nasional, Semarang menjadi kota dengan potensi konflik pada urutan ke-12. 

"Ini yang perlu diwaspadai, sehingga kami komunikasikan di jajaran Pemkot Semarang hingga tingkat kecamatan, kelurahan bahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas terkait apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam tahapan pemilu," terangnya. 

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Arief Rahman mengatakan, Bawaslu menggelar Pengawasan Kampanye Pemilu 2024.

Sekaligus untuk memberikan semangat kepada jajaran Pengawas di 16 kecamatan di 177 kelurahan untuk mengawasi agar pemilu di Kota Semarang berjalan aman dan damai. 

"Kalau dihitung jumlahnya ada 225 pengawas ad hoc. Ini bagian dari kesiapsiagaan pengawasan pemilu menyikapi berbagai tahapan," kata Arief. 

Jajarannya akan mengawasi kampanye sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dengan apel siaga, Arief berharap jajarannya bisa mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran. 

"Besar harapannya dengan melakukan tahapan ini, maka potensi-potensi pelanggaran Pemilu bisa ditekan. Kami berharap Pemilu di Kota Semarang bisa berjalan dengan baik, lancar, aman dan damai," imbuhnya.