Penerima PKH di Kendal Melonjak, Kini Jadi 502.628 Orang, Dinsos Perketat Verifikasi Lapangan

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Dinas Sosial Kabupaten Kendal melakukan pembinaan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di eks Kawedanan Kendal yang digelar di Aula Kecamatan Pegandon, Senin (20/11/2023).

Eks Kawedanan Kendal ini meliputi Kecamatan Kendal, Pegandon, Patebon dan Ngampel.

Kegiatan pembinaan ini juga dilakukan di masing-masing eks Kawedanan lainnya di Kabupaten Kendal.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Muntoha mengatakan, kegiatan ini untuk silaturahmi dengan pendamping PKH di tingkat eks kawedanan dan menghadirkan Ketua Kelompok PKH.

Di Kabupaten Kendal terdapat 48.000 pendamping PKH dan 1.300 Ketua Kelompok PKH.

 "Pertemuan ini sebagai silaturahmi dengan pendamping PKH di Kabupaten Kendal, tapi dilakukan di masing-masing eks kawedanan," katanya.

Baca juga: Dinding Rumah Penerima PKH Dipasang Label, Wali Kota Pekalongan: Trik Kurangi Warga Ngaku Miskin

Baca juga: Bansos PKH Cair Lagi Bulan Oktober 2023, Cek Namamu di Website Kemensos

Muntoha mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk mengetahui kendala-kendala di lapangan yang dialami oleh pendamping PKH.

Kegiatan ini juga untuk memberdayakan penerima PKH agar selalu berusaha meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga bisa hidup mandiri.

"Melalui kegiatan ini, untuk mendorong bagi Ketua Kelompok PKH agar bisa memotivasi anggotanya untuk meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga bisa hidup mandiri, sehingga keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS," harapnya.

Dikatakan, jumlah penerima PKH di Kabupaten Kendal ternyata meningkat, yang sebelumnya sekitar 501 ribu, naik menjadi 502.628 orang.

Oleh karena itu, pihaknya terus memotivasi Ketua Kelompok PKH agar bisa memotivasi anggotanya untuk meningkatkan perekonomian penerima PKH, sehingga  bisa keluar dari DTKS.

"Jumlahnya kok naik, maka kami akan melakukan verifikasi lapangan untuk mengecek kondisi penerima PKH yang sebenarnya. Jika penerima PKH sudah bisa mandiri, agar dengan kesadaran sendiri mengajukan untuk keluar dari DTKS," kata Muntoha.

Di tiap desa terdapat satu petugas verifikasi penerima PKH yang didampingi oleh koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Petugas verifikasi ini tiap hari harus update data terhadap penerima PKH.

Camat Pegandon, Junaedi mengatakan, terkait dengan data penerima PKH di wilayahnya, pihaknya telah melakukan monitoring dan verifikasi data ke pendamping PKH tingkat kecamatan.

Selain itu juga mengecek ke masing-masing desa, kaitannya dengan data keluarga penerima manfaat (KPM) atau penerima PKH, apakah benar-benar layak atau sesuai dengan sasaran yang ditentukan pemerintah.

"Syarat penerima PKH adalah keluarga miskin yang anggota keluarganya terdapat ibu hamil, punya anak usia dini atau masih sekolah SD sampai SMA, ada keluarga penyandang disabilitas dan penyakit menahun," jelasnya. (*)