Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Jateng

Pelayanan Pendidikan Jadi Sorotan Ombudsman RI Perwakilan Jateng, Siti : Paling Banyak Dilaporkan

Pelayanan pendidikan jadi sorotan Ombudsman RI Perwakilan Jateng. Hal tersebut dikarenakan laporan yang diterima Ombudsman RI.

Penulis: budi susanto | Editor: Catur waskito Edy
budi
Jajaran dinas pendidikan se-Jateng berkumpul dalam Rakor Pengawasan Pelayanan Publik yang digelar Ombudsman RI Jateng di Hotel Arus Kota Semarang, Senin (4/12/2023) 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pelayanan pendidikan jadi sorotan Ombudsman RI Perwakilan Jateng. Hal tersebut dikarenakan laporan yang diterima Ombudsman RI.

Di mana laporan mengenai pelayanan pendidikan menjadi laporan terbanyak yang diterima Ombudsman RI Jateng.

Sebagai upaya tindak lanjut, Ombudsman RI Jateng mengumpulkan dinas pendidikan dan inspektorat se-Jateng.

Seluruh dinas dan inspektorat tersebut juga mengikuti Rakor Pengawasan Pelayanan Publik yang digelar Ombudsman RI Jateng.

Rakor bertema "Potret Pengawasan Pelayanan PublikTahun 2023 di Jateng itu digelar di Hotel Aruss, Kota Semarang.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng, Siti Farida, berharap melalui kegiatan tersebut laporan masyarakat bisa ditindaklanjuti.

Khususnya mengenai laporan layanan pendidikan di 35 kabupaten kota di Jateng.

"Khususnya dinas pendidikan dan inspektorat daerah, dapat meninjau dan memetakan potensi maladministrasi dalam pendanaan satuan pendidikan dasar negeri di daerah masing-masing," paparnya, Senin (4/12/2023).

Ia mengatakan maladministrasi paling banyak dilaporkan masyarakat terkait penyimpangan prosedur. 

Dugaan penyimpangan itu tidak diselesaikan dan menjadi tindakan maladministrasi.

"Hal tersebut tidak tertutup kemungkinan akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum," jelasnya.

Ditambahkannya, Ombudsman RI Perwakilan Jateng mengajak pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan pelayanan publik, khususnya pelayanan pendidikan.

Hal tersebut sebagai upaya menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan berkualitas.

“Komitmen kepala daerah menjadi hal yang menentukan untuk bisa mengupayakan tata kelola pembiayaan pendidikan bagi peningkatan kualitas pendidikan," imbuhnya. (*)

Baca juga: Kasus HIV AIDS di Kabupaten Demak Naik, Didominasi Perilaku Seksual LGBT

Baca juga: KPU Datangi 183 Warga Binaan Rutan Kudus Pemilik Hak Pilih

Baca juga: Pertamina Patra Niaga JBT Make Over Musala dan Toilet di SPBU 44.523.09 Pemalang Jadi Lebih Nyaman 

Baca juga: FOTO-FOTO : Dampak Jalur Karanggandul-Karangsari Banyumas Longsor, 26 KA Masih Dialihkan Memutar

.

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved