Ketua MPU Aceh Pertanyakan Pengawasan Pemerintah Terhadap Kapal Rohingya Mendarat di Aceh

TRIBUNJATENG.COM, BANDA ACEH – Keluhan masyarakat terhadap perilaku pengungsi Rohingya di Aceh semakin meningkat sejak kedatangan mereka.

Tindakan melanggar adat dan pencurian oleh beberapa pengungsi telah menjadi sorotan.

Tak hanya itu, tingginya tingkat keberanian pengungsi Rohingya yang kabur dari tempat penampungan sementara di Aceh semakin meresahkan warga.

Dilansir dari laporan terbaru pada Rabu (6/12/2023), sebanyak 16 pengungsi Rohingya berhasil melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas Gedung Imigrasi Lhokseumawe, Aceh.

Forkopimda Kota Sabang, melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, mendesak UNHCR (Komisariat Tinggi PPB urusan Pengungsi) untuk segera memindahkan seratusan pengungsi Rohingya yang tiba pada Sabtu (2/12/2023) dari wilayah Sabang.

Pemerintah Kota Sabang bersama masyarakat setempat tidak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait kedatangan pengungsi Rohingya di Pulau Weh.

Boat yang diduga membawa warga etnis Rohingya ditemukan di Pantai Kuala Pawon, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, pada Kamis (16/11/2023) pagi.

Warga setempat sudah berkumpul di pinggir pantai untuk menolak kedatangan mereka.

Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali, menyoroti kelemahan pemerintah dalam mengawasi pengungsi Rohingya.

Beliau mengatakan bahwa kebingungan dan kelemahan dalam penanganan saudara-saudara Rohingya tersebut memprovokasi masyarakat Aceh untuk menolak.

Abu Sibreh menegaskan bahwa jika pemerintah tidak sanggup mengurus pengungsi Rohingya, segera lakukan komunikasi dengan UNHCR.

"Pemerintah kalau tidak memiliki kesiapan buat pernyataan bagaimana penanganan mereka, kalau itu berhak di UNHCR maka dorong UNHCR," ucapnya.

Abu Sibreh berharap pemerintah mengambil kebijakan tegas, seperti mengembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya.

Beliau juga menyatakan kebingungannya terkait pengawasan di laut yang memungkinkan kapal-kapal pengungsi Rohingya masuk ke perairan Indonesia dan mendarat di Aceh.

"Ini menjadi aneh, kenapa mereka bisa mendarat di Aceh. Sedangkan pengawasan di laut itu bagaimana?" ungkapnya.

Menurut Abu Sibreh, pemerintah dapat mengambil langkah dengan melakukan penghalauan kapal-kapal pengungsi Rohingya ini sebelum masuk ke perairan Indonesia.

"Kalau pemerintah mau menolak kapal pengungsi Rohingya ini harus dilakukan di tengah laut dan kembalikan mereka ke kampungnya, selesai masalah," tegas Ketua MPU.

Biaya Masuk Indonesia Lebih Murah

Dikemukakan mengenai motivasi ribuan pengungsi Rohingya yang memilih Indonesia, terutama Aceh, sebagai tujuan pendaratan mereka.

Ternyata, para pengungsi Rohingya yang berangkat dari kamp pengungsian di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman membayar biaya perjalanan jutaan Rupiah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh seorang pemuda Rohingya, Abdu Rahman (23), yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023.

Saat ini, ia tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kulee, Kabupaten Pidie, bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya.

Abdu menceritakan perjalanan panjang dari kamp pengungsian di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh.

"Perjalanan itu benar-benar menakutkan, dengan perjalanan laut selama 17 hari yang mengerikan," ujar Abdu, seperti yang dilaporkan oleh ABC News.

Pengungsi tersebut mengalami kesulitan mendapatkan makanan dan air minum selama perjalanan mereka dengan perahu.

Mereka bahkan harus menunggu hujan agar bisa minum.

Mayoritas pengungsi Rohingya mendarat di bagian utara Pulau Sumatera, khususnya di provinsi Aceh.

Aceh dikenal sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum Syariah Islam, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, menduduki peringkat nomor 1 di Sumatera.

Pada bulan November 2023 saja, lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, menjadi gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015.

Mereka menyatakan bahwa tiket perahu ke Indonesia lebih terjangkau dibandingkan tiket ke Malaysia.

Polres Pidie mengungkapkan praktik penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh menggunakan kapal dari kamp pengungsian Bangladesh.

Seorang warga negara Bangladesh, Husson Mukhtar (70), telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kapten kapal yang membawa 147 pengungsi Rohingya ini ditangkap saat mendarat di pesisir pantai Muara Tiga pada 14 November 2023.

Husson Mukhtar ditahan di Mapolres Pidie, sementara tiga orang lainnya, yakni Nababai, Saber, dan Zahrangi, masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah melarikan diri ke hutan.

Kapolres Pidie, AKBP Imam Asfali SIK, menjelaskan bahwa Polres Pidie bekerja sama dengan Imigrasi untuk menangani tindak pidana penyelundupan manusia ini.

Pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia.

Mereka berjumlah 194 orang berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah.

Tersangka mendapatkan keuntungan dari setiap penumpang kapal, dengan biaya sebesar 50.000 Taka atau Rp 7.000.000 untuk anak-anak dan 100.000 Taka atau Rp 14.000.000 untuk dewasa.

Total keuntungan yang diperoleh mencapai Rp 3,3 miliar.

Tersangka dihadapkan pada ancaman pidana sesuai dengan Pasal 120 Ayat (1) dan Ayat (2) undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan Pasal 55 Ayat (1) Ke I KUHPidana. Pidana tersebut mencakup penjara selama paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda minimal Rp 500.000.000,00 dan maksimal Rp 1.500.000.000,00.

Hingga saat ini, tercatat tiga pendaratan pengungsi Rohingya ke Pidie selama November 2023 dengan total 573 pengungsi. Meskipun begitu, gelombang perjalanan pengungsi Rohingya dari kamp pengungsian di Bangladesh baru saja dimulai, seiring dimulainya musim perjalanan perahu pengungsi pada tahun 2023.

ie

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Ketua MPU Pertanyakan Pengawasan Pemerintah di Laut: Kenapa Kapal Rohingya Bisa Mendarat di Aceh?