Protes Massa di Aceh Utara: Tolak Kedatangan Pengungsi Rohingya dan Penyelundupan Manusia

TRIBUNJATENG.COM, Pada hari Rabu (20/12/2023) sekitar pukul 10.00 WIB, ratusan warga dan mahasiswa di Aceh Utara melakukan demonstrasi di kantor Bupati Aceh Utara Landing Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa dan masyarakat menyuarakan penolakan terhadap keberadaan imigran gelap etnis Rohingya dan Bangladesh, serta menentang aktivitas penyelundupan manusia (people smuggling).

Aksi protes ini dipimpin oleh Aliansi Mahasiswa Menggugat dan perwakilan Kelompok Elemen Masyarakat di wilayah pesisir Aceh Utara.

Peserta demonstrasi berkumpul di lapangan depan Kantor Bupati Aceh Utara di Desa Alue Drien Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, sejak pukul 10.00 WIB. Mereka membawa alat pengeras suara, spanduk, dan poster dengan kalimat protes.

Beberapa spanduk menyatakan penolakan terhadap kedatangan pengungsi Rohingya di wilayah pesisir Aceh Utara. "Kami masyarakat dan nelayan di Pesisir Pantai Kabupaten Aceh Utara menolak dengan keras kedatangan pengungsi Rohingya di wilayah kami," demikian salah satu tulisan dalam spanduk.

"Masyarakat Kecamatan Lhoksukon menolak dengan keras penyelundupan imigran gelap Rohingya Aceh, khususnya di Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara," tambah spanduk lainnya.

Selain itu, terdapat juga spanduk yang mendukung kegiatan Polri dalam mengusut perdagangan manusia, serta meminta Pemerintah Aceh menolak keberadaan UNHCR di luar Indonesia.

Protes juga ditujukan kepada penyelundupan imigran gelap ke Aceh, dengan tuntutan kepada pihak imigrasi untuk mendeportasi para imigran gelap dari Aceh.

Pendemo menegaskan agar kebaikan orang Aceh tidak dimanfaatkan sebagai modus untuk penyelundupan imigran gelap etnis Rohingya.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) Aris Munandar menyampaikan bahwa di Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur, terdapat sekitar 15 kepala keluarga yang menempati shelter.

"Hari ini ada indikasi pemerintah mau menempatkan imigran gelap etnis Rohingya ke tempat tersebut. Oleh karena itu, saya mengajak semua masyarakat, termasuk mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, untuk mendesak Pemerintah Pusat dan daerah agar menolak keberadaan UNHCR dan IOM," ujar Aris Munandar.

Masyarakat Aceh Utara menolak pemerintah atau pihak luar yang berusaha menampung imigran gelap.

Beni Murdani, salah satu peserta demonstrasi, juga menekankan desakan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan pengawasan khusus di perbatasan perairan, terutama wilayah pesisir Aceh Utara.

Pendemo juga mengajukan permintaan kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku di balik masuknya imigran gelap etnis Rohingya.

"Pj Bupati Aceh Utara harus mengedepankan nilai kepentingan masyarakat lokal dan memberikan kepedulian, karena masih banyak masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan ekonomi," ujar Beni Murdani.