Profil Nusron Wahid, Mantan Ketua Umum GP Ansor yang Dipecat dari Ketua PBNU

TRIBUNJATENG.COM - Berikut ini profil Nusron Wahid, mantan Ketua Umum GP Ansor yang belum lama ini dipecat dari jabatannya sebagai salahsatu Ketua PBNU.

Adapun, PBNU memberhentikan Nusron Wahid dan Nasyirul dari posisi ketua PBNU melalui Surat Keputusan PBNU Nomor 01.c/A.II.04/11/2023 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrurrozi mengungkapkan, Nusron Wahid dan Nasyirul Falah Amru dicopot dari posisi ketua PBNU karena rangkap jabatan dengan jabatan di partai politik.

Baca juga: Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid Dipecat dari Jabatan Ketua PBNU

Seperti diketahui, Nusron adalah kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar sedangkan Nasyurul merupakan sekretaris umum Pengurus Pusat Baitul Muslmin Indonesia PDI Perjuangan.

"(Pencopotan) itu memang aturan organisasi bahwa tidak boleh merangkap jabatan dalam pengurus harian PBNU dengan jabatan di parpol," kata Fahrur kepada Kompas.com, Rabu (13/12/2023).

Fahrur menuturkan, PBNU telah memberi waktu kepada Nusron dan Nasyirul untuk memilih dan menentukan sikap agar tidak rangkap jabatan dengan partai politik.

Hasilnya, Nusron dan Nasyirul dicopot dari posisi pengurus harian PBNU, tetapi menjabat sebagia ketua lembaga di bawah naungan PBNU.

"Mereka tetap diberi amanat tugas di lingkup lembaga di bawah jajaran PBNU semisal Pak Nusron menjadi ketua lembaga pertanian," kata Fahrur.

Ia pun menegaskan bahwa pencopotan ini tidak berkaitan dengan Pemilihan Presiden 2024 di mana Nusron merupakan sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Ini tidak ada kaitan dengan pilpres, murni aturan organisasi agar NU tidak terikat dengan partai politik manapun," ujar Fahrur.

Diberitakan sebelumnya, PBNU memberhentikan Nusron dan Nasyirul dari posisi ketua PBNU lewat Surat Keputusan PBNU Nomor 01.c/A.II.04/11/2023 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027.

"PBNU juga memberhentikan dengan hormat KH Subhan Makmun dari Rais PBNU masa khidmat 2022-2027, lalu H Nusron Wahid dan H Nasyirul Falah Amru dari Ketua PBNU sisa masa khidmat 2022-2027," tulis surat tersebut.

"Pemberhentian ini disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama ini," demikian isi surat itu.

Saat dimintai konfirmasi, Nusron mengaku tidak tahu kenapa dirinya diberhentikan dari ketua PBNU.

"Enggak tahu. Ikuti saja. Santri enggak boleh membantah," kata Nusron.

Profil Nusron Wahid

Melansir dari Wikipedia, Nusron Wahid lahir 12 Oktober 1973.

Ia adalah seorang birokrat dan politikus Indonesia.

Ia sekarang menjabat sebagai Anggota DPR RI sejak 2019 dan juga menjabat dari 2004 hingga 2015 mewakili Jawa Tengah II.

Pada 2014 hingga 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).[3]

Menjabat Anggota DPR RI, Nusron ditempatkan di Komisi VI.

Di komisi ini, ia bertugas sebagai pengawas kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan Standardisasi Nasional.

Di samping itu, Nusron Wahid juga merupakan sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dari 2011 hingga 2016.

Pendidikan:

MI Miftahutthalibin Mejobo Kudus

MTs Qudsiyyah Kauman Menara Kudus

SMA NU Al-Ma'ruf Kudus

Sarjana Sastra, Jurusan Ilmu Sejarah di Universitas Indonesia

Magister Ekonomi, Program Studi Ilmu Ekonomi, Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor[8]

Karier:

Ketua Umum PB PMII (2000-2003)

Anggota Komisi VI DPR RI (2009–2014)

Ketua Umum PP GP Ansor (2011-2016)

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) (2014–2019)

Komisaris PT. CBN

Komisaris PT. Palima Timada.

(*)

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul BIODATA Nusron Wahid yang Diberhentikan dari Ketua PBNU, Jabat Sekretaris TKN Prabowo-Gibran

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nusron Wahid Diberhentikan dari Ketua PBNU karena Rangkap Jabatan"