Migrant Care: Pemilu RI di Luar Negeri Masih Asal-asalan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Puluhan ribu surat suara dikirim ke Taiwan di luar jadwal.

Migrant Care menilai penjelasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengenai hal tersebut masih bersifat prosedural belaka dan normatif.

Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo, menegaskan, KPU RI seharusnya memberi perhatian lebih terhadap masalah yang dianggap telah menimbulkan ketidakpastian di kalangan pemilih di mancanegara.

Baca juga: Viral WNI di Taiwan Sudah Terima Surat Suara Pemilu 2024, Ini Penjelasan KPU

"Sebagian besar calon pemilih pemilu Indonesia di luar negeri adalah pekerja migran Indonesia.

Situasi dan kondisi ini juga memperlihatkan bahwa penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu RI di luar negeri masih dilakukan secara asal-asalan, sembrono dan tidak profesional," kata Wahyu dalam keterangannya, Selasa (26/12/2023).

Migrant Care mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI turun tangan, karena menganggap peristiwa ini jelas-jelas merupakan pelanggaran pemilu.

Wahyu berujar, penegakan hukum harus dilakukan untuk memulihkan kepercayaan pemilih di luar negeri.

"Sejak lama Migrant Care telah merekomendasikan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan suara melalui metode pos/surat dalam pemilu Indonesia di luar negeri," kata Wahyu.

Ia menegaskan, metode pemungutan suara melalui pos rawan kecurangan.

"Berdasarkan pemantauan Pemilu Indonesia di luar negeri tahun 2009, 2014 dan 2018, pemungutan suara melalui metode pos/surat adalah metode pemungutan suara yang tidak bisa menjamin kerahasiaan, tidak bisa diawasi dan dipantau alur distribusi tahapannya dan tidak ada metode/instrumen khusus untuk mengawasi dan memantaunya," kata Wahyu.

Duduk perkara

Sebelumnya diberitakan, KPU RI menerima surat klarifikasi Ketua PPLN Taipei terkait permohonan maaf dan penjelasan di balik pengiriman puluhan ribu surat suara secara prematur kepada pemilih di Taiwan via pos.

"Pertama, pemilih kita di Taipei atau Taiwan sebagian besar atau didominasi oleh pekerja migran Indonesia (PMI)," kata Hasyim dalam jumpa pers, Selasa (26/12/2023).

Warga yang menjadi pekerja migran itu menghadapi kondisi yang beragam soal aturan dari penyedia kerja.

"Ada yang diizinkan libur dalam rentang satu minggu sekali, dua minggu sekali dan satu bulan sekali," ucap Hasyim.