Update Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Bankeu Jateng, Polda Jateng: Lagi Nyari Data

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah masih terus melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jateng. 

Kasus Bankeu dengan nilai anggaran triliunan ini masih dikorek-korek datanya oleh polisi. 

"Kami masih mengumpulkan data-data, laporan ini kami tindaklanjuti karena komitmen membantu program Desa dan Pemerintah untuk kelancaran pembangunan sesuai ketentuan," ujar Dirreskrimsus Polda Jateng Kombes Dwi Subagio, Kamis(28/12/2023).

Pemeriksaan terhadap kasus itu di lembaga Kriminal Khusus sempat terhambat karena ada beberapa operasi kepolisian yang menguras tenaga seperti operasi Bacuya untuk pengamanan Piala Dunia U-17.

Namun, Dwi memastikan laporan itu masih akan terus diproses. 

"Kemarin memang ada beberapa operasi sehingga ada beberapa anggota fokus ke sana," ujarnya.

Baca juga: Polda Jateng pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Bankeu Kades 3 Daerah Tetap Jalan

Baca juga: Jalan Perbatasan Menuju Bandara Ngloram Dibangun dengan Bankeu Rp 34 Miliar dari Pemkab Bojonegoro

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah polisi menggandeng pihak lain di kasus tersebut seperti dari KPK, Bareskrim, Bawaslu Jateng, Kejaksaan Tinggi, dan Inspektorat.

"Iya, kami baru saja melakukan koordinasi dengan hasil kesepakatan ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan bantuan keuangan provinsi Jawa Tengah di tingkat desa tahun anggaran tahun 2020-2022,"  papar Dirreskrimsus Polda Jateng Kombes Dwi Subagio, Selasa (5/12/2023).

Dwi mengatakan, telah memanggil 15 saksi. Artinya, ada dua saksi tambahan yang diperiksa sampai bulan awal Desember ini.

"Iya kemarin kan 13 orang, sampai sekarang yang sudah diperiksa 15 orang," bebernya.

Terkait pemeriksaan Kades, ia menyebut, sudah ada Kades yang dimintai keterangan.

Mereka sudah menyampaikan hal-hal yang menjadi pengetahuan mereka dalam kasus ini.

"Ya kades berasal di antara  ketiga daerah tersebut," ujarnya.

Bantuan keuangan yang ditelusuri polisi ini bernilai ratusan miliar di tiga daerah.

Menurut keterangan polisi, seluruh bantuan Bankeu jawa Tengah tahun 2020 sebesar Rp1 triliun untuk 5.376 titik di Jateng.

Pada tahun tersebut, Wonogiri mendapatkan jatah Rp30 miliar untuk untuk 228 titik,  Karanganyar Rp36 miliar untuk 188 titik, dan Klaten 65 miliar untuk titik 306 titik.

Tahun berikutnya 2021  total bantuan Rp2 triliun 7.809 titik. Wonogiri dapat kucuran Rp 47 miliar untuk 441 titik di 251 desa, Karanganyar Rp43 miliar untuk 271 titik di 162 desa dan Klaten Rp79 miliar untuk 440 titik di 391 desa.

Kemudian di tahun 2022 total Rp1,7 triliun untuk 12.726 titik se Jateng. Wonogiri dapat Rp43 miliar untuk 441 titik,Karanganyar Rp82 miliar untuk 555 titik dan Klaten Rp82 miliar.

"Untuk nilai kerugian belum tahu. Masih tahap penyelidikan butuh pendalaman data-data," bebernya.

Ia pun menampik pemeriksaan kasus ini berkaitan dengan politik.

Sebaliknya, ia kembali menegaskan kasus ini murni dari aduan masyarakat atau LSM.

"Tidak sama sekali berkaitan dengan politik. Kami undang Bawaslu untuk transparansi penegakan hukum supaya bawaslu bisa meneliti pelanggaran pemilu. Jadi pengungkapan kasus ini tak berkaitan dengan pemilu," katanya.

Sementara, Kepala bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Jateng, Sadhu Sudiyarto, belum terdapat pelanggaran Pemilu dalam kasus tersebut.

"Beberapa daerah belum ada laporan pelanggaran pemilu terkait dengan kasus itu," paparnya

Perwakilan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Jawa Tengah, Anton masih menyebut, masih dalam melakukan pemeriksaan Bankeu tersebut.

"Setiap pemeriksaan pasti ada catatan. Kami audit nanti hasilnya kita koordinasikan ke Ditreskrimsus," katanya. (Iwn)