Total 173 Anak Alami Kekerasan Sepanjang Tahun 2023 di Kabupaten Bogor

TRIBUNJATENG.COM - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat 224 kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak di wilayahnya.

Ketua P2TP2A Kabupaten Bogor, Euis Kurniasih Hidayat, mengungkapkan bahwa kasus-kasus tersebut terjadi dalam rentang waktu Januari hingga November 2023.

"224 kasus kekerasan rinciannya adalah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 51 dan kekerasan terhadap anak sebanyak 173," kata Euis saat dikonfirmasi Kompas.com, pada Minggu (31/12/2023).

Jenis kekerasan yang tercatat melibatkan kekerasan verbal, psikis, hingga fisik. Kekerasan fisik menjadi sorotan karena beberapa kasus mengakibatkan patah tulang pada korban perempuan dan anak.

Selain kekerasan fisik, terdapat pula kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan rumah tangga dan sekitarnya. Dampak dari kekerasan ini membuat 224 perempuan dan anak yang menjadi korban mengalami ketakutan, penderitaan berat, gangguan trauma, hingga hilangnya rasa percaya diri.

"Pelayanan kita senyap dengan pertimbangan menjaga trauma korban, (gangguan) psikisnya," ungkap Euis. Oleh karena itu, para korban kekerasan membutuhkan pemulihan ke rumah sakit dengan didampingi oleh petugas di tingkat bawah, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan.

Berbagai faktor, seperti masalah ekonomi dan perselingkuhan, diidentifikasi sebagai pemicu kasus kekerasan yang dilaporkan atau tercatat. Meskipun demikian, Euis menilai jumlah kasus yang ditangani P2TP2A mengindikasikan bahwa masyarakat sudah mulai mengerti dan berani melaporkan.

Euis menjelaskan, tidak semua kasus yang menyangkut kekerasan anak dan perempuan harus berujung pada penyelesaian hukum.

Akan tetapi, masih ada upaya untuk mediasi sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Jika yang dibutuhkan korban merupakan penanganan trauma, maka P2TP2A akan memberikan layanan psikolog.

Jika korban tetap ingin menempuh jalur hukum, kata Eui, maka pihaknya akan memberi pendampingan hukum.

Sedangkan untuk penyelesaian dengan jalur perceraian, maka prosesnya berbeda-beda dan harus diselesaikan ke ranah polisi lalu ke pengadilan.

"Ada yang lanjut perceraian, ada yang tidak.

Penyelesaian masalahnya memang pada akhirnya bentuk penceraian, ada juga yang rujuk. Kan kelakuan itu kan menular, emosi sesaat, terus jadi damai lagi," ujarnya.

"Sudah sedemikian rupa mediasi, memberikan pendampingan ke korban, akhirnya korban sadar (memaafkan) dan pelakunya juga sadar. Jadi memang banyak yang berakhir ke perceraian," imbuhnya.

Ia mengimbau kepada siapapun untuk tidak takut melaporkan kejadian kekerasan. Laporannya bagaimana, yaitu datang ke kantor dan bisa dijemput dengan menghubungi terlebih dahulu nomor layanan call center P2TP2A Kabupaten Bogor.

"Yang perlu diperhatikan dari korban kekerasan itu, pertama medisnya, kalau babak belur dibawa kemana, kedua psikisnya, ketiga hukumnya harus dilaporkan. Jadi ketiga hal ini mana sih yang dominan.

Kalau trauma baru dibawa ke P2TP2A seperti itu. Yang babak belur dibawa ke RS untuk diobati lalu visum masuk ranah hukum dan nanti bikin laporan, baru nanti dari polres dibikin pengantar," jelasnya.

Untuk diketahui, sebagai strategi percepatan perlindungan perempuan dan anak, Pemkab Bogor melalui DP3AP2KB telah menyiapkan Sistem Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat atau SI GADIS.

SI GADIS adalah sistem pelaporan tindak kekerasan yang menimpa perempuan dan anak secara online, melalui layanan aplikasi atau website www.sigadis.bogorkab.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "173 Anak di Kabupaten Bogor Alami Kekerasan Sepanjang 2023"