Megatruh Demokrasi Versi LBH Semarang : Kasus Lingkungan, Perempuan & Anak Hingga Buruh Jadi Sorotan

Di tahun 2022, LBH Semarang menerima 125 pengaduan dengan 580 penerima bantuan hukum. Pada tahun tersebut,  isu perempuan dan anak paling tinggi disusul lingkungan hidup. 

Berikutnya, LBH Semarang menerima 107 konsultasi masuk ke LBH Semarang dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 119 pencari keadilan sepanjang November 2022 sampai Oktober 2023.

Dijelaskan Eti, tahun 2023, isu lingkungan berupa pencemaran udara dan air memang mendominasi dengan pelaku berasal dari perusahaan swasta sebanyak 27 perusahaan dan 9 kasus pemerintah.

Rincian, Kabupaten Grobogan 4 kasus, Kota semarang 4, Klaten 3, Sukoharjo 3, Karanganyar 3, Boyolali 2
Surakarta 2, Pati 2, Pemalang 2 dan daerah lainnya.

Kondisi tersebut di Jawa Tengah diprediksi bakal diperparah karena semakin banyak kawasan industri berarti makin banyak pencemaran. Sejurus dengan hal itu makin banyak buruh makin banyak pelanggaran.

Ditambah terdapat Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang semakin memperlonggar aturan perlindungan lingkungan hidup dan mengebiri perlindungan hidup.

"Ada satu kasus yang kami advokasi yakni kasus PT RUM di Sukoharjo. Advokasi ini menjadi gambaran perusahaan melakukan pencemaran lalu mendapatkan impunitas dari pengadilan ketika masyarakat melakukan gugatan."

"Gambaran ini bisa sangat mungkin terjadi di 27 perusahaan lainnya sejauh tidak ada lagi pengawasan serius dari pemerintah penegakan hukum dari aparat energi hukum, dan kondisi masyarakat  tak tahu hak lingkungan hidupnya," tandasnya. (iwn)

Baca juga: Tetangga Dekat Gibran dan Warga Sumber Solo Deklarasi Dukung Paslon Nomor 2, Yayang: Sosok yang Baik

Baca juga: Alfamart Salurkan Tali Asih Kepada Veteran Pemalang Saat HUT ke-67 LVRI

Baca juga: UPDATE Kondisi Ratusan Anjing Selundupan Semarang : 98 Persen Malnutrisi , Butuh 3 Bulan Penyembuhan

Baca juga: Kodim Kendal 0715 Menggelar Karya Bakti dan Baksos untuk Masyarakat