91 Persen Anggota DPR Maju Lagi Jadi Caleg tapi Kenapa 338 Anggota DPR Bolos Rapat

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Ratusan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) absen alias bolos dari rapat paripurna DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1) kemarin.

Masa sidang DPR RI kembali dibuka setelah para anggota Dewan menjalani masa reses sejak 6 Desember 2023 lalu.

Rapat paripurna DPR kemarin dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Selain Dasco di meja pimpinan turut hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus, dan Rachmat Gobel.

Ada pun agenda Rapat Paripurna kemarin yakni penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani.

Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI yang disampaikan Dasco, Rapat Paripurna kemarin hanya dihadiri 237 orang secara fisik, dan 54 anggota izin, dari total 575 anggota DPR.

Sehingga ada 338 anggota DPR yang tidak hadir pada Rapat Paripurna yang digelar di tengah masa kampanye Pemilu 2024 itu.

"Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh hadir 237 orang anggota dan izin 54 orang anggota dari 575 anggota DPR RI dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Dasco membuka rapat.

Masa sidang DPR RI kali ini memang bertepatan dengan tahapan kampanye Pemilu 2024. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan banyaknya anggota DPR yang absen itu merupakan tanggung jawab pimpinan.

"Memang absensi ini menjadi tanggung jawab kami," ujarnya.

Puan pun berencana meminta seluruh fraksi di DPR memberikan perhatian dan pemahaman kepada masing-masing anggotanya terkait masalah absensi dan mendorong seluruh anggotanya untuk bisa hadir dalam rapat-rapat yang digelar di DPR.

"Kami akan meminta seluruh fraksi mengawal dan kemudian bergiliran meminta seluruh anggotanya hadir di Gedung DPR dalam pembahasan hal-hal yang memang harus dibahas," kata Puan, Selasa (16/1).

Di sisi lain Puan juga memahami ketidakhadiran para anggota DPR itu beralasan. Sebab, kata Puan, para legislator memiliki kewajiban turun ke dapil masing-masing dan menyerap aspirasi masyarakat.

Puan memastikan di tengah masa kampanye ini anggota dewan akan tetap bekerja optimal.

"Kami tentu tetap berkomitmen menjalankan tugas konstitusional kami dengan sebaik-baiknya, dan apa yang bisa kami lakukan menjadi tanggung jawab dan kewajiban seluruh anggota DPR untuk bisa melaksanakannya," kata Puan.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyebut masa sidang kali ini berlangsung singkat karena pada awal Februari 2024 nanti DPR RI akan kembali memasuki reses menjelang pencoblosan pemilu 2024.

Sebab itu, lanjut Puan, DPR akan memprioritaskan sejumlah hal yang menjadi fokus parlemen di masa sidang ini.

"Menjelang masa pemilu kami akan memprioritaskan mana hal yang kemudian menjadi prioritas dilaksanakan, mana hal yang kami akan teruskan sesudah pemilu Februari," ujar Ketua DPP PDIP itu.

Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna kemarin Puan menjelaskan DPR akan melanjutkan pembahasan 19 rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.

Rinciannya 3 RUU usul DPR, 5 RUU usul Pemerintah, 3 RUU Usul DPD, dan 8 RUU kumulatif terbuka. Selain itu, ada 34 RUU yang akan memasuki tahap Pembicaraan Tingkat I yang terdiri dari 3 RUU Usul DPR, 2 RUU usul Pemerintah, dan 29 RUU Kumulatif Terbuka.

DPR kata Puan, menyadari kompleksitas dalam membentuk UU sangat ditentukan oleh seberapa banyak perbedaan prespektif dan kepentingan antarpihak yang akan diatur dalam UU tersebut.

”DPR RI bersama Pemerintah dalam membentuk Undang-Undang selalu mencari titik temu yang mengutamakan kepentingan negara dan juga memperhatikan aspirasi publik,” ucap Puan.

Sementara dalam fungsi anggaran, DPR berjanji akan terus mengawal pelaksanaan APBN. Apalagi, menurut Puan, APBN Tahun 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi dan berperan sebagai shock absorber, melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global, khususnya stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi.

“APBN menuntaskan agenda pembangunan yang fokus dalam human capital, physical capital, natural capital, dan institutional reform,” ujar Puan.

Adapun dalam fungsi pengawasan, Puan menyatakan DPR akan berfokus pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan, serta hal-hal yang menjadi perhatian luas dari rakyat.

“DPR RI, melalui Alat Kelengkapan Dewan terkait akan memastikan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang demokratis dan yang dapat menjamin hak rakyat menjalankan kedaulatannya,” kata dia.

Banyaknya anggota DPR RI yang bolos dalam rapat maupun sidang paripurna sebenarnya bukan terjadi kali ini saja.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat rata-rata selama masa persidangan II hanya 293 orang atau 50,96 persen saja anggota DPR RI yang menghadiri paripurna.

Peneliti Formappi Taryono menyebut jumlah hari pada masa persidangan II sama persis dengan jumlah hari kegiatan reses yakni 26 hari (6 Desember 2023 - 15 Januari 2024). Sehingga, kata dia, kinerja anggota DPR lebih fokus pada kegiatan kampanye pilpres 2024.

"Dari komposisi waktu ini saja nampak sekali proporsi kerja DPR lebih difokuskan untuk kegiatan kampanye. Maklum saja, sejak 28 November 2023, tahapan Pemilu 2024 sudah memasuki masa kampanye," kata Taryono di kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (15/1).

Berdasarkan data Formappi, dari total 575 anggota DPR periode 2019-2024, 521 di antaranya atau 91 persen kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Pemilu 2024.

Menurut Taryono, hal itu membuat mayoritas anggota dewan fokus di dapilnya masing-masing demi terpilih kembali di pemilu 2024.

"Keinginan menang di Pileg 2024 mendorong anggota DPR harus fokus di daerah pemilihan masing-masing. Kesibukan itu sudah pasti berdampak pada kinerja DPR umumnya," ujar dia.

Sibuknya anggota DPR kampanye di Dapil itu kata Taryono bisa tercermin dari kinerja buruk mereka dalam fungsi legislasi pada tahun lalu. Sepanjang 2023 DPR hanya mengesahkan lima RUU Prioritas dari 37 RUU yang ditargetkan.

"Sayangnya dengan hasil 1 RUU pada masa persidangan II, DPR akhirnya harus mengakui bahwa mereka cuma bisa menghasilkan 5 dari 37 RUU yang ditargetkan pada tahun 2023," kata Taryono.

"Capaian minim dalam satu masa sidang memang bukan hal baru bagi DPR periode ini sehingga pengesahan 1 RUU Prioritas pada MS II nampak tak mengagetkan," ucap dia.

Jika dipersentasekan, lanjut Taryono, kinerja legislasi DPR tahun 2023 hanya 13,51 persen. Menurutnya angka ini terlampau buruk bagi kinerja sebuah lembaga seperti DPR yang dalam menjalankan pekerjaan mereka didukung anggaran dan fasilitas yang luar biasa.(tribun network/mam/dod)

Baca juga: Istri Dalangi Pembunuhan Suami karena Sakit Hati, Agar Dapat Warisan Tunggal Bila Suaminya Mati

Baca juga: Rencana Mahfud MD Perbaiki KPK Disenggol Nawawi: Kenapa Tidak Dilakukan Sebelum Jadi Cawapres?

Baca juga: Ini Alasan Suwon FC Merekrut Pratama Arhan, Suami Azizah Salsha Punya Kemampuan Spesial

Baca juga: Hasil Babak II Skor 2-0 Thailand Vs Kirgistan Piala Asia 2023, Supachai Chaided Gandakan Keunggulan