Kawal Pemilu 2024, Mantan Anggota KPU di Jateng Dirikan LIDINA, Ini Fokus Garapannya

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG- Sejumlah mantan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah mendirikan Lembaga Independen untuk Demokrasi Indonesia (LIDINA).

Perkumpulan ini dibentuk sebagai kepedulian terhadap jalannya pemilu dan demokrasi di Indonesia. 

Meskipun sudah tidak aktif sebagai penyelenggara Pemilu, para mantan anggota KPU ini tetap ikut berperan menyukseskan Pemilu 2024. 

Direktur Eksekutif LIDINA, Henry Wahyono mengatakan, tujuan pendirian organisasi ini adalah menjalankan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai pasal 1 ayat 2, yakni kedaulatan berada di  tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Karena dalam pelaksanaan pemilu, rakyatlah yang memegang kedaulatan.

Sehingga LIDINA ingin memastikan bahwa kedaulatan itu bisa dijaga dengan benar dan baik. 

“Kami juga berusaha meningkatkan pemahaman masyarakat atas demokrasi yang merupakan pilihan sistem politik yang disepakati bersama oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Sehingga menjadi kewajiban kami juga untuk menjaga dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh asas demokrasi ini,” ujar Henry, mantan anggota KPU Jawa Tengah, Selasa (16/1/2024).

Baca juga: Ciptakan Pemilu Damai, Pemprov Jateng Konsolidasikan Bersama Partai Politik Peserta Pemilu 

Baca juga: Pemilu 2024, KPU Batang Siap Layani 2.800 Pemilih Disabilitas

Baca juga: Pak Bhabin di Jepara Punya Tugas Khusus Jelang Pemilu 2024, Begini Pesan Kapolres

Henry mengatakan, LIDINA juga mendukung penuh pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 

Tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan dari terbentuknya NKRI. 

“Masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama dengan visi dan misi kami, juga dapat bergabung dengan kami," ungkapnya. 

Dalam perkumpulan LIDINA sendiri, sejumlah mantan anggota KPU menjabati beberapa jabatan. 

Terdiri dari bidang penelitian dan survei, bidang kajian, pendidikan dan latihan, ekonomi dan bisnis, media dan penerbitan. Lalu organisasi dan SDM, konsultasi dan bantuan hukum, serta bidang sosial dan politik. (fba)