Greenpeace Indonesia:Tak Ada Keseriusan Cawapres soal Lingkungan Hidup dan SDA

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Tribun Network menggelar nonton bareng atau nobar debat keempat calon wakil presiden (Cawapres) di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Minggu (21/1) malam.

Debat keempat Cawapres pada Pilpres 2024 ini bertemakan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa.

Hadir sebagai narasumber diantaranya, Juri bicara Timnas AMIN, Tatak Ujiyati; Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Irma Hutabarat; Anggota Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandra Moniaga dan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji.

Acara ini dimoderatori oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra.

Acara nobar debat cawapres yang dihadiri oleh para perwakilan tim paslon capres-cawapres ini berlangsung hangat dan seru.

Mereka terus menyampaikan pesan dan menjelaskan makna apa yang terkandung dalam paparan masing-masing cawapres di dalam debat.

Dalam nobar debat cawapres, Juru kampanye hutan Greenpace Indonesia Sekar Banjaran Aji mengaku kecewa dengan visi dan misi yang disampaikan oleh para calon wakil presiden dalam debat pilpres keempat.

Dia mengatakan, tidak ada satupun paslon yang secara tegas memaparkan dalam visi-misinya untuk mengatasi masalah lingkungan yang ada.

"Kecewa banget kalau dilihat kerusakan lingkungan di Indonesia hampir mayorutas karena industri ekstraktif atau industri yang rakus terhadap lahan misalnya tembang atau perkebunan yang dalam hal ini seperti foodestate," kata dia dalam talkshowTribun Network yang disiarkan di kanal YoutuneTribunnews.

Dia menyebut, di era kerusakan lingkungan yang darurat ini tidak seharusnya paslon menawarkan program industri ekstraktif.

"Kita harusnya berpikir bagaimana bisa mengelola sumber daya alam yang ada di tengah kondisi krisis lingkungan yang ada ini. Panas meningkat tapi kita tetap bisa produktif," ujar dia.

"Saya kecewa sangat kecewa, kenapa kita harus terus terusan industri ekstraktif, karena itu jelas merugikan lingkungan," lanjut Sekar.

Sekar pun berharap, ketiga capres bisa lebih mengelaborasi program mereka untuk menjaga lingkungan dalam sesi debat lanjutan.

Sekar juga menyoroti, hilirisasi nikel dan greenjobs yang digaungkan oleh capres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka pada debat.

Menurut dia ada ketidaksinkronan antara kedua program tersebut."Tadi Gibran mengatakan soal Green Jobs. Padahal kalau berbicara soal industri nikel, itu termasuk kotor dan tidak ramah lingkungan. Jadi tidak nyambung antara greenjob dan industri nikel itu," kata Sekar.

Dia menuturkan, industri pertambangan seperti nikel merupakan industri yang rakus terhadap lahan atau industri ekstaktif. Sehingga bisa menambah kerusakan lingkungan kian parah.

Sekar menyebut, di era kerusakan lingkungan yang darurat ini tidak seharusnya paslon menawarkan program industri ekstraktif.

Sebelumnya dalam pembuka debat pilpres keempat ini, walikota Solo itu menyampaikan komitmen jika terpilih akan membuka lapangan kerja sebanyak 5 juta diantaranyagreenjobs.

Adapun greenjobs merupakan jenis pekerjaan yang ramah lingkungan."Insya Allah akan terbuka 19 juta peluang pekerjaan untuk generasi pemuda dan perempuan. Sebanyak lima juta diantaranya adalah Green Jobs," kata Gibran.

Dalam debat pilpres keempat, cawapres Gibran Rakabuming Raka terdengar sering menyebut hilirisasi.

Sekar mengatakan, hilirisasi mineral dan batu bara bukanlah program yang bisa menghilangkan kemiskinan di Indonesia.

Dian menyebut, eksplorasi mineral dan batu bara yang terus-menerus dapat meningkatkan krisis lingkungan.Meski disisi pendapatan bisa meningkat, namun ada dampak yang jauh lebih besar dirasakan masyarakat.

"Masih tergantung dengan ekstraktif dan masih dipikirnya bahwa ketika kita bergantung dengan tambang-tambang itu atau pembukaan lahan sebesar-besarnya kita akan langsung bisa tertuntaskangitu ya dari kemiskinan," jelas Sekar.

Dari catatan Bapennas setidaknya dari tahun 2020 - 2024 Indonesia rugi sekitar Rp544 triliun hanya karena menangani bencana-bencana ekologis akibat bisnis pertambangan.

"Dalam debat tidak ada yang berbicara spesifik bagaimana caranya kita bisa menangani bencana ekologis karena krisis iklim itu ekologis," tuturnya.

Sekarnya menyayangkan dalam sesi debat keempat itu, belum ada satu calonpun yang secara gambalng membuat peraturan atau kebijakan penanganan bencana ekologis.

"Harusnya dijabarkan ulang lagi seperti apa ekologis belum keluar dan sedihnya lagi adalah masih banyak tergantung sama ekstraktif," kata Sekar.

Dalam sesi akhir penutupan debat, walikota Solo ini tak bosan-bosannya membahas soal hilirisasi.

Pihaknya akan mengencangkan dan melanjutkan program andalan Presiden Jokowi itu jika terpilih nanti.

"Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Melalui hilirisasi, Indonesia akan keluar dari middle-income trap," ujar Gibran saat menyampaikan pernyataan penutupnya.

Sementata itu, Anggota Tim Pemenagan Nasional (Ganjar Mahfud) Sandra Moniaga menilai pengalaman Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi modal menangani masalah masyarakar adat.

"Ada pengalaman emperik Prof Mahfud sebagai hakim yang membuat putusan-putusan sangat penting untuk masyarakat adat," ujar Sandra dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, pengalaman Ganjar yang dua kali terpilih jadi kepala daerah bisa menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adat.

"Cacatan bahwa pasangan Ganjar dan Mahfud ini keduanya memahami persoalan serius bukan sekadar tambal sulam. Paradigma pengalaman keduanya ini menjadi modal kedepan," terang dia.

Sandra mengatakan, Ganjar-Mahfud mencatat bahwa kelompok adat menjadi persoalan yang diprioritaskan untuk segera diselesaikam.

Seperti masalah polusi, kerusakan lingkungan, sengketa kelompok agraris serta krisis iklim.

"Pak Mahfud memberi tekanan bahwa paradigma yang benar. Jadi apa yang kita lakukan sekarang harus ditinjau kembali dan diperbaiki," jelas Sandra.

Dia juga menyoroti soal soal sejumlah proyek yang tak melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Padahal, menurutnya hal itu sangat berbahaya saat bicara keberlanjutan. "Yang perlu dilihat dari perencanaan dan desain yang komperhensif. Apabila kita mau menerbitkan tambang, rencana foodestate harus ada KLHS dulu. Bukan hanya proyek per proyek," kata Sandra. (Tribun Network/ Yuda)

Baca juga: TNI AD & Tribun Network Kerja Sama Pelatihan Literasi Digital Libatkan Penerangan Kodam hingga Korem

Baca juga: Sastrawan dan Sosiolog Terkenal Asal NTT Ignas Kleden Telah Berpulang

Baca juga: Detik-detik Emak-emak Terlindas Truk di Kalibanteng Semarang, Berawal Saat Berpindah Lajur Kanan

Baca juga: Hadiri Apel 24.000 Santri dan Pelajar Emas 2045 di Wonosobo, Ini Pesan Presiden Jokowi