Mahfud MD Sebut Proyek Food Estate Gagal dan Merusak Lingkungan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan bahwa proyek pangan Presiden Jokowi, Food Estate, telah gagal. Food Estate merupakan proyek yang digencarkan oleh Presiden Jokowi, sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan.

“Jangan misalnya seperti Food Estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja, rugi dong kita,” kata Mahfud saat acara Debat ke-4 Cawapres di Senayan JCC, Minggu (21/1/2024).

Mahfud mengatakan pihaknya mendorong pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hal yang diwariskan leluhur.

“Kami akan gunakan 4 tolok ukur itu, tapi kami tidak melihat apa yang diperlukan ini untuk menjadi kelestarian alam kita, maka kita punya program petani, bangga bertani, di laut jaya, nelayan sejahtera,” kata dia.

Dia mengatakan, ada tiga hal yang akan menentukan masa depan Indonesia, yakni tuhan, manusia, dan alam. Dia menjelaskan, Indonesia sudah biasa melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan agar lestrari.

"Sumber daya alam kita kaya, tapi pangan belum berdaulat, lahan pertanian masih sedikit tapi subsidi pupuk makin besar, dan nilainya tiap tahun naik,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman membantah program lumbung pangan atau Food Estate telah gagal. Amran menuturkan, proyek lumbung pangan itu membutuhkan banyak waktu dan proses agar bisa optimal.

Mahfud juga menyoroti banyaknya pertambangan liar di Indonesia, di debat kedua cawapres di JCC, Minggu (21/1/2024).

Mahfud MD mencatat banyaknya mafia yang melindungi aktivitas ilegal tersebut.

Sehingga, bukan menjadi hal yang sederhana untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) pertambangan ilegal tersebut. Bahkan, Mahfud telah mengirimkan tim untuk memberantas pertambangan ilegal, namun tak berhasil.

"Masalahnya, mencabut IUP itu banyak mafianya (di pertambangan ilegal), banyak mafianya, saya setelah mengirim tim di lapangan ditolak, pun sudah ada Keputusan Mahkamah Agung," katanya, Minggu.

Mafia Tambang

Pihaknya juga menyampaikan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seminggu lalu menyebutkan pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal.

"Dan itu dilindungi oleh aparat-aparat dan pejabat," katanya lagi.

Mahfud juga mencatat saat ini tambang ilegal di Indonesia sebanyak 2.500, bahkan lebih dari itu. Bahkan Indonesia menghadapi ribuan hektar deforestasi lantaran aktivitas ilegal tersebut, dan ini tentu saja merugikan bangsa.