Pemkab Jepara Gelontorkan Rp 9 Miliar Untuk Menjamin Kesehatan Warga Miskin, Ini Pesan Pj Bupati

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Pemerintah kabupaten Jepara gelontorkan Rp 9 miliar untuk menjamin kesehatan sekaligus biaya perawatan masyarakat yang benar miskin, sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada warga membutuhkan.

PJ Bupati Jepara, Edy Supriyanta mengatakan bahwa anggaran tersebut sebagai bukti Pemkab ada untuk masyarakat benar miskin jika membutuhkan perawatan kesehatan.

"Warga masyarakat Jepara yang sakit khususnya di rawat di Rumah sakit, ini kami luruskan bahwa sebetulnya Pemda masih memperhatikan warga masyarakat yang sakit khususnya di kelas 3 bagi masyarakat yang miskin," kata PJ Bupati Jepara seusai melakukan pertemuan membahas Pembiayaan kesehatan bagu warga miskin di Kabupaten Jepara, Sabtu (27/1/2024).

Dia menjelaskan bahwa saat ini Pemda masih membayar tanggungan biaya perawatan sakit bagi warga yang miskin di tahun 2023 kemarin.

"Dari data kemarin kami sudah menyiapkan sebanyak Rp 9 Miliar dan kami masih ada tanggungan juga di rumah sakit Rp 9 Miliar ," ucapnya.

Dengan total anggaran dari tahun kemarin dan sekarang hampir mencapai Rp 18 Miliar, PJ Bupati Jepara meminta Sekda, OPD terkait hingga rumah sakit bisa mengevaluasi banyak pengeluarannya perawatan orang sakit.

Dari evaluasi kata dia, menemukan bahwa banyak orang yang tidak benar miskin namun menyatakan dirinya tidak mampu membuat anggaran menjadi membengkak.

Ia ingin jajaranya bisa lebih selektif kembali untuk memastikan warga yang membutuhkan.

"Ini tentunya jadi PR kami semua, bahwa saya minta pak Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Dinsos selalu memperhatikan kami lebih seletif kembali warga yang sakit," ungkapnya.

Pj Bupati menambakan dorong evaluasi pun muncul dari KPK hingga BPK untuk memastikan anggaran bantuan untuk orang miskin tidak menumpuk.

"Tahun ini kami evaluasi, karena beberapa saran dari KPK dan BPK kami harus mengevaluasi terhadap bantuan yang bersifat ganda," ucapnya.

Senada dengan hal itu, Sekda Jepara, Edy Sujatmiko meminta masyarakat bisa lebih peduli atas pentingnya jaminan kesehatan dengan menggunakan BPJS.

Menurutnya masih banyak masyarakat yang menilai bahwa BPJS hanya diurus ketika merasa sakit saja, namun terkesan tidak peduli saat sehat.

Bagi dia, pemahaman seperti itu yang perlu dibenarkan.

"Jadi sebenarnya masyarakat kami edukasi agar siap tidak sakit baru ngurus BPJS, apa lagi tidak mampu," ungkapnya.