Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Hukum dan Kriminal

APESNYA Tersangka Kasus Korupsi BPR BKK Ungaran, Sudah Kembalikan Rp460 Juta Tapi Tetap Ditahan

Nasib yang dialami dua tersangka kasus dugaan penyimpangan penyaluran kredit umum dan musiman di BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang, memang apes

Penulis: Reza Gustav Pradana | Editor: Muhammad Olies
TRIBUN JATENG/REZA GUSTAV PRADANA
Kepala Kejari Kabupaten Semarang, Raden Roro Theresia Tri Widorini (tengah) dan jajarannya menunjukkan barang bukti berupa uang tunai pengembalian dari kasus korupsi kredit macet di perbankan di Kabupaten Semarang, Selasa (30/1/2024). 

Putra mengatakan bahwa tersangka RAN memanipulasi data masing-masing debitur dan melakukan proses kredit tidak sesuai prosedural.

Selain itu, permohonan kredit yang diajukan tidak sesuai dengan peruntukkannya.

“Terdapat penyalahgunaan baik dari pos awal hingga pencairan proses kredit tersebut,” kata dia.

Putra melanjutkan, tersangka melakukan pencairan dan penyerahan uang kredit tersebut tidak di kantor.

RAN melakukan transaksi di tempat yang disesuaikan keinginan dari tersangka S.

Selain itu, agunan yang digunakan sebagai jaminan juga tidak dinotariilkan.

Selain S, terdapat juga dua orang berinisial T dan D yang diduga terlibat dan sedang didalami oleh pihak Kejari Kabupaten Semarang.

Sedangkan, pasal primair yang disangkakan kepada keduanya adalah Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Untuk pasal subsidiair yang menyertai adalah Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved