Aliansi BEM SI Kerakyatan Jateng - DIY Menentang Sikap Presiden Jokowi

TRIBUNJATENG.COM, SOLO – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia SI wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menentang sikap dan moralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka menilai, sejak diberhentikannya Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) karena pelanggaran Etika Berat, negara makin ugal-ugalan.

Menurut, Korwil BEM SI Kerakyatan Jateng dan DIY, Raafila Ambiya Demokrasi yang sudah tergerus sembilan tahun terakhir justru coba dikubur dalam-dalam dengan berbagai peristiwa belakangan ini. 

"Sejak diberhentikannya Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena pelanggaran Etika Berat, kami melihat adanya perilaku makin ugal-ugalan yang dilakukan oleh berbagai institusi negara," kata Raafi kepada Tribunjateng.com, Sabtu (3/2/2024).

Menurutnya, kondisi negara hari ini semakin hari mempertontonkan krisisisnya prinsip demokrasi yang di lakukan oleh Presiden Jokowi

Hal ini, dikatakannya semakin menjadi ketika Presiden mempertontonkan ketidak netaralan dalam mengambil sikap proses Pemilu 2024.

"Oleh karena itu kita bersama kawan-kawan BEM SI Jateng dan DIY menyatakan sikap terhadap kondisi negara ini yang hanya untuk kepuasan kekuasaan oleh keluarga jokowi," ujar Raafi.

Raafi mengatakan, sikap Presiden Jokowi yang paling kentara saat ini ialah mempertontonkan nepotisme dalam pembagian bansos yang menurutnya sarat akan kepentingan politik praktis.

"Pengerahan aparatur negara dan pernyataan Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye adalah bentuk pengkhianatan terhadap tahta yang dimandatkan oleh rakyat secara terang-terangan," imbuhnya. 

Pihaknya menyayangkan segala hal yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi, Pancasila dan Kerakyatan. 

"Sudah saatnya tahta yang dimandatkan itu dikembalikan kepada pemiliknya, yakni pada rakyat beserta kesejahteraannya secara paripurna," tegasnya.

Atas segala penyimpangan yang telah terjadi, kami BEM SI Kerakytan Wilayah Jateng DIY menyatakan sikap:

1. Menuntut Presiden Jokowi mengembalikan marwah demokrasi, serta berjalan di atas koridor Pancasila dan watak kerakyatan.

2. ⁠Menuntut Presiden Jokowi berhenti memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik praktis semata.

3. ⁠Menuntut presiden Jokowi bersikap adil, netral dan mementingan kepentingan rakyat diatas kepentingan kekuarga maupun golongan tertentu.