Pembagian Bansos ala Jokowi Dikritik, Menteri Ini Pasang Badan: Capres Itu Maunya Kerja di Atas Meja

TRIBUNJATENG.COM - Praktik pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik oleh dua calon presiden (capres) Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Kedua kontestan Pilpres 2024 ini juga menawarkan praktik pembagian bansos yang dinilai lebih baik dan tepat sasaran.

Terkait hal itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara terkait kritik yang disampaikan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam debat pamungkas di JCC Senayan, Jakarta, Minggu 4 Desember 2024.

Bahlil mengatakan bahwa program bansos tersebut sudah ada sejak lama.

Mekanisme pembagian bansos juga tidak ada yang berubah sejak dulu.

"Saya mau sampaikan bahwa Bansos ini kan bukan baru sekarang. Seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa teknik metodologi pembagiannya apakah mau diberikan oleh Presiden, apakah mau dibagikan menteri monggo-monggo saja engga ada masalah," kata Bahlil usai rapat intern di Istana Kepreisdenan, Jakarta, Senin (5/2/2023).

Baca juga: Ganjar dan Anies Singgung Bansos di Debat Capres, Kaesang Ungkit Kasus Korupsi Menteri Sosial

Baca juga: Anies Sebut Bansos Dirapel Jelang Pilpres: Harusnya Ikuti Kebutuhan Rakyat Bukan Kalender Politik 

Baca juga: Jokowi Tak Ajak Mensos saat Bagikan Bansos, Ini Kata Istana

Bahlil mempersilakan para menteri lainnya, termasuk yang berasal dari kubu Ganjar Pranowo, seperti Tri Rismaharini atau Risma untuk melakukan pembagian Bansos.

Apalagi kata Bahlil pembagian Bansos termasuk tugas dari Mensos Risma.

"Bila perlu saran saya karena ibu Mensos kan ada juga dari PDIP kan? ya buat aja dia bagi. bila perlu dia buat tenda, dia bagi, gapapa kok. Pak presiden gak mungkin larang. Orang tugas dia kok," katanya.

Menurut Bahlil, seorang Presiden jangan dibatasi ruang geraknya untuk bersentuhan dengan rakyat.

 Apalagi pembagian bansos yang dilakukan Presiden sudah terjadi sejak lama sebelum Pemilu atau Pilpres.

"Nah mungkin Presiden yang tidak bermaksud menyerahkan langsung seperti capres yang mengkritisi itu, mungkin Capres itu maunya kerjanya di atas meja, gak mau ke lapangan. Pak Jokowi kan beda. Pak Jokowi kan mau di lapangan," katanya.

Sebelumnya Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan bantuan sosial (bansos) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Menurut Anies, bansos itu kebutuhan untuk penerima bukan kepada pemberi bantuan sosial. Anies juga menegaskan bahwa penyaluran bansos itu harus disalurkan tanpa perlu dirapel

"Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini ya diberi bulan ini, kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi 3 bulan lagi tidak usah dirapel semuanya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan dan bersatu itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih," kata Anies dalam debat.

Anies mengatakan, pemberian bansos juga harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat dan melalui mekanisme yang birokrasi.

"Bukan dibagikan di pinggir jalan tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi," jelas dia.

Selain itu, Anies juga menyebut bahwa bansos juga harus diberikan kapada masyarakat pra sejahtera. Terkait bansos ini, Anies telah menyusun program yakni Bansos Plus.

"Kami menyusun ini sebagai bagian dari perubahan ada Bansos plus, angkanya ditingkatkan yang belum masuk, masih miskin dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan, supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera," tuturnya.

Di sisi lain, Anies juga menyatakan bahwa ketika dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta terkait penyaluran bansos ini juga telah dilakukan dan diberikan label anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Ketika saya bertugas di Jakarta semua paket Bansos di kardusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta," ungkapnya.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Bansos Adalah Program APBN

Sementara itu calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan, negara bertugas untuk menciptakan keadilan sosial, bukan bantuan sosial (bansos).

Karenanya, Ganjar mengusulkan agar nama bansos yang dibagikan pemerintah untuk masyarakat diubah menjadi bantuan kesejahteraan rakyat (bantuan kesra).

"Karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial," kata Ganjar di lokasi debat.

 Ganjar juga menekankan pentingnya agar data penerima bantuan dari pemerintah diperbaiki agar tepat sasaran.

"Ini yang pernah kita lakukan dan ketika kawan-kawan kades bersusah payah diberikan ke atas balik lagi pada data yang sama, seolah-olah kita abai pada soal data ini," ujar Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, hal tersebut penting agar bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.

"Sehingga, betul-betul bansos yang diberikan yang rencananya tadi menurunkan kemiskinan, mengurangi Gap," ungkap Ganjar.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com