Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Distop untuk Hindari Polemik, Dibagikan Lagi Setelah 14 Februari

TRIBUNJATENG.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan beras dihentikan sementara waktu untuk menghindari polemik politisasi bantuan pangan. 

Bansos ini akan dibagikan lagi usai Pemilu 2024 atau persisnya setelah 14 Februari mendatang. 

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi melalui keterangan tertulis, Rabu (7/2/2024). 

Menurut Arief, penghentian sementara ppembagian bansos ini dilakukan agar proses Pemilu berjalan dengan tenang.

Rinciannya, bansos dihentikan sementara mulai tanggal 8 dan 9 Februari yang merupakan hari libur nasional dan 10 Februari yang menjadi hari terakhir kampanye. Lalu tanggal 11 hingga 13 Februari yang merupakan masa tenang Pemilu.

"Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan bantuan pangan beras harus dihentikan sementara agar tidak terjadi polemik bahwa ini dipolitisasi. Bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemuktahiran data. Sekali lagi, ini karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan,” kata Arif.

Baca juga: Pembagian Bansos ala Jokowi Dikritik, Menteri Ini Pasang Badan: Capres Itu Maunya Kerja di Atas Meja

Baca juga: Ganjar dan Anies Singgung Bansos di Debat Capres, Kaesang Ungkit Kasus Korupsi Menteri Sosial

Baca juga: Anies Sebut Bansos Dirapel Jelang Pilpres: Harusnya Ikuti Kebutuhan Rakyat Bukan Kalender Politik 

Berdasar data, realisasi bantuan pangan beras sampai 6 Februari telah menyentuh angka 179.149.760 kilogram (kg). Program ini direncanakan berjalan hingga Juni mendatang.

Menurut Arief, bantuan pangan beras ini sangat diperlukan masyarakat dan memang sudah terencana sejak lama.

"Nanti setelah Pemilu, 15 Februari akan dimulai lagi penyalurannya bantuan pangan beras ini," ujarnya.

Berkaitan dengan itu, Bapanas telah bersurat kepada Perum Bulog untuk menghentikan sementara bantuan pangan beras dari 8 hingga 14 Februari di seluruh wilayah.

Kemudian, Bulog diminta mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara.

Bulog juga diminta untuk mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Arief kemudian menegaskan kembali bahwa bantuan pangan beras ini sebenarnya bukan hanya dilakukan menjelang pemilu.

"Bantuan pangan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah, jadi negara itu hadir di saat memang diperlukan. Agendanya juga tidak mengikuti agenda politik, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan," tuturnya.

Arief bilang, program ini sejatinya sudah ada sejak dulu. Ia mengklaim saat ini produk berasnya itu sangat baik dan hampir tidak ada komplain.

Menurut dia, bantuan pangan saat ini terlihat masif karena penugasan Bapanas kepada Bulog dikoordinasikan dengan sangat baik.

"Alhamdulillah karena Bulog sendiri sudah melakukan perbaikan," kata Arief.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com