Kisah 3 Rektor di Semarang Diminta Bikin Video Apresiasi Jokowi, Didatangi Senior hingga Polisi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kisah tiga rektor rektor perguruan tinggi di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) yang diminta membuat video apresisasi positif untuk penguasa. 

Ketiganya meliputi Rektor Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang, Ferdinandus Hindarto, Rektor Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Kota Semarang, Mudzakir Ali dan Rektor Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang, Gunarto.

Kabar ini mengemuka pertama kali dari cerita yang disampaikan Rektor Unika.

Ferdinandus Hindarto diminta petugas kepolisian untuk membuat video pujian untuk pemerintahan Jokowi.

Namun, Hindarto menolak permintaan dan pihaknya memilih menyatakan kritik lantaran sikap Jokowi dinilai melewati batas prinsip demokrasi.

Baca juga: Alasan Rektor Unika Semarang Tolak Bikin Video Dukungan ke Kinerja Jokowi, Ditelepon Berulangkali

Baca juga: Bukan Hanya Rektor Unika, Rektor Unwahas Juga Diminta Polisi Buat Video: Didikte Menjunjung si A

Setelah itu menyusul cerita dari Rektor Unissula. Gunarto, mengaku mendapat permintaan untuk tidak mengikuti perguruan tinggi lainnya yang mengkritik dan membuat pernyataan sikap soal kemunduran demokrasi selama pemerintahan Presiden Jokowi.

Gunarto mengungkapkan, dirinya didatangi oleh seorang mantan rektor sebuah perguruan tinggi di Jawa Tengah yang memintanya tidak ikut membuat seruan atau petisi seperti sivitas akademika kampus lainnya.

Dia menyebutkan, "tim operasi perguruan tinggi" meminta membendung kritik terhadap Jokowi menjelang hari pencoblosan 14 Februari.

Namun, Gunarto menolak permintaan itu. 

Pihaknya tidak bersedia mengungkap identitas orang tersebut lantaran sosok dari tim operasi itu merupakan kawan lamanya.

"Bukan (aparat), tapi bagian tim," ujar dia.

Unissula pada Kamis (8/2/2024) akan menghimpun kekuatan untuk menggelar seruan atau petisi sebagai kritik terhadap kemunduran demokrasi yang memburuk belakangan ini.

"Unissula akan menyampaikan petisi bau busuk nepotisme di Pemilu 2024," ujar Gunarto.

Sementara itu sama seperti Rektor Unika, Rektor Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Mudzakir Ali mengaku dimintai polisi membuat video kinerja positif Presiden Joko Widodo.

Mudzakir kemudian mengirimkan video namun dengan versinya, ia tidak mau didikte.

"Dihubungi diberi alternatif jadi disuruh testimoni Pemilu tapi isinya ada yang dukungan pada Pak Jokowi," jelasnya kepada Kompas.com, Kamis (8/2/2024). 

Ancaman luar biasa

Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Wahid Abdulrahman merasa ada ancaman yang luar biasa yang dilakukan oleh penguasa saat ini jelang pemilu 2024.

"Karena ketika etika semua itu sudah dikesampingkan, maka peran perguruan tinggi itu penting," kata dia saat dihubungi, Kamis (8/2/2024).

Meski demikian, dia mengakui dalam 10 tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi telah memberikan banyak perubahan dan kemajuan bagi Indonesia.

"Tapi di saat yang sama, justru di akhir-akhir masa kepemimpinannya kita malah melihat kenegarawanan yang seharusnya dia tunjukkan itu semakin luntur," ujarnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan berjalanya proses politik saat ini merupakan sebuah ironi.

Apalagi, lanjutnya, presiden menunjukkan keberpihakan

"Ini kan sebuah ironi. Di saat yang sama kita semakin melihat bahwa kecendrungan keberpihakan kepada paslon 02, itu sangat jelas," paparnya.

Dia melihat, saat ini semua instrumen telah digunakan oleh penguasa.

Salah satunya dengan menekan sivitas akademika yang kritis dengan situasi politik saat ini.

"Ini semua instrumen digunakan (penguasa)," ujar dia.

Menurutnya, pergerakan para sivitas akademik dari sejumlah kampus karena mempunyai tanggungjawab moral atas proses berbangsa dan bernegara.

Terutama saat kondisi demokrasi sedang tidak baik-baik saja, maka lumrah kampus bergerak. 

"Termasuk proses politik dalam pemilu ini dimana ada tendensi kuat kemunduran yang mengabaikan tidak hanya aturan dan konstitusi tapi juga etika yang kemudian menjadi semacam dorongan," katanya. 

"Sivitas akademik merasa terpanggil untuk memberikan peringatan bahwa dalam proses demokrasi kita ini sedang tidak baik-baik saja," lanjutnya.

Penjelasan Polda Jateng

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Satake Bayu menegaskan posisi Polri tetap netral dalam melaksanakan tugas pengamanan Pemilu 2024.

Hal itu dia sampaikan setelah Rektor Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto mengaku diminta membuat video testimoni positif kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh oknum yang mengaku polisi.

"Kami tegaskan Polri tetap netral dalam melaksanakan tugas pengamanan Pemilu 2024," jelas Satake dalam keterangannya.

Dia menjelaskan, Polri tidak ada arahan untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) yang berkompetisi di Pemilu 2024.

"Tidak ada arahan untuk mendukung salah satu paslon," kata dia.

Menurutnya, kehadiran Polri adalah representasi negara hadir untuk memberikan rasa aman di tengah masyarakat jelang Pemilu 2024.

"Polri hadir memberikan rasa aman," ucap Satake.

Untuk itu, dia mengajak seluruh komponen masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, ataupun orang yang kompeten untuk bisa bersama sama berperan menjaga situasi dapat terjaga Kondusif.

“Kami imbau seluruh tokoh-tokoh baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun orang yang kompeten untuk bisa membantu agar situasi kamtibmas dapat berjalan aman dan tertib supaya pelaksanaan pemilu bisa berjalan lancar “ ujar Kabid Humas.

Sebagian diolah dari ( Kompas.com )