KPU Akui Sirekap Salah Baca Data Angka, 3 Terbaca 8, Input Data Sempat Dihentikan

"Data perolehan suara partai-partai tidak mencerminkan realitas persentase suara masuk. Pun jika dijumlahkan perolehan suara partai dan masing-masing calegnya totalnya tidak sinkron dengan yang tertulis di laman tersebut," kata Jazuli Juwaini.

Hal ini, lanjut Jazuli, dikhawatirkan menjadi sumber masalah baru menyangkut integritas hasil pemilu. Karena setiap suara sangat berharga maka akurasi dan validitas sistem hitung KPU harus benar-benar dijamin, bukan malah menimbulkan tanda tanya dan keragu-raguan publik.

"KPU harus mengevaluasi real count penghitungan suara yang ditampilkan di websitenya dan menjelaskan kepada publik mengapa angka-angkanya demikian dan menimbulkan banyak tanya di masyarakat," terangnya.

Jika KPU tidak segera memperbaiki akurasi dan validitas data-data yang ditampilkan lebih baik real countnya ditutup saja sehingga tidak menimbulkan keraguan kualitas dan integritas hasil pemilu.

"Demikian juga jika sirekap KPU tidak terjamin validitasnya karena berbagai alasan teknis maka proses rekap harus dikembalikan hanya dengan penghitungan manual berdasarkan C1 hasil di setiap TPS," pungkas Jazuli.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty mengatakan saat ini mulai muncul ketidakpercayaan proses pemilu akibat adanya gangguan dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ketidakpercayaan mulai naik berkenaan dengan Sirekap yang mengalami gangguan. KPU menyatakan ada jutaan yang berusaha meretas Sirekap," kata Lolly.

Lolly sendiri telah mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk terus melakukan pengawasan melekat sesuai prosedur dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Proses penghitungan ini disebut Lolly merupakan tahapan penting sehingga diperlukan kehati-hatian segala langkah pengawasan.

"Kita saat ini memasuki tahapan yang amat penting. Akan menjadi masa-masa yang menentukan bagaimana kualitas kerja pengawasan kita dalam proses rekapitulasi berjenjang yang akan kita lakukan," tuturnya.

"Ini membutuhkan kehati-hatian secara tata cara prosedur dan mekanisme tidak boleh ada yang tidak benar," tambah Lolly.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menurun akibat aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang bermasalah. "Jika masih terdapat banyak kekurangan, maka trust masyarakat ke KPU bisa turun," kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati.

Khoirunnisa mengatakan, Sirekap sebetulnya bukan hasil resmi, melainkan hanya sebagai alat bantu. Namun, walaupun alat bantu tetap harus dipersiapkan dengan baik, karena salah satu fungsi dari Sirekap adalah untuk publikasi hasil.

"Untuk itu, salah satu caranya adalah mendorong nanti dilakukan audit terhadap aplikasinya," ujar Khoirunnisa.

Khoirunnisa menegaskan, audit terhadap Sirekap penting dilakukan untuk menujukkan secara transparan kepada publik bagaimana Sirekap bekerja. "Tapi yang penting sebetulnya adalah Sirekap perlu terus didorong untuk bisa menampilkan data foto form C1 untuk semua jenis Pemilu secara cepat," ungkapnya.

Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Karaniya Dharmasaputra mendesak agar Sirekap KPU diaudit. Hal ini lantaran terjadinya perbedaan data perolehan suara Pemilu 2024 pada C1 Plano dengan data yang terinput dalam Sirekap.