Massa Geruduk KPU-Bawaslu, Serukan Tolak Pemilu Rekayasa

TRIBUNJATENG.COM - Pada Senin (19/2) siang, ratusan massa pendemo mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Keadilan Rakyat berkumpul di sekitar wilayah Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.

Meski dalam cuaca terik matahari, mereka membentangkan spanduk selamatkan demokrasi tolak pemilu rekayasa.

Terlihat di lokasi massa aksi dari Gerakan Keadilan Rakyat membawa satu mobil komando. Sementara itu mayoritas massa aksi kompak menggunakan baju berwarna hitam.

Baca juga: KPU Akui Sirekap Salah Baca Data Angka, 3 Terbaca 8, Input Data Sempat Dihentikan

Setelah berkumpul di sekitar wilayah Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Massa aksi akan bergerak ke depan kantor Bawaslu untuk menyampaikan aspirasi.

Ditemui di lokasi, Koordinator aksi Ronald mengungkapkan aksi demonstrasi ini merupakan langkah menyikapi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan.

“Kami dari gerakan keadilan rakyat adalah masyarakat yang cinta keadilan. Menyikapi pemilu 2004 ini yang syarat akan kecurangan,” kata Ronald di Jakarta Pusat, Senin.

“Sebelum Pemilu berlangsung dan saat Pemilu berlangsung dan sesudah Pemilu berlangsung. Terjadi kecurangan yang begitu banyak,” sambungnya.

Terpantau hingga 10.42 WIB pendemo masih menyampaikan aspirasi di sekitar wilayah Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.

Terlihat juga puluhan petugas kepolisian juga telah berjaga mengamankan aksi demonstrasi tersebut.

Tak berselang lama, mereka melakulan longmarch ke Bawaslu untuk menyampaikan penolakan mereka atas Pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan.

Koordinator Lapangan Aksi Tolak Pemilu 2024, Noviana Kurniati mengatakan pihaknya memberi masukan yang positif bagi bawaslu untuk ke depannya agar bisa lebih baik.

Noviana menuturkan, Bawaslu harus profesional dalam menindak pelaku dugaan kecurangan pemilu.

“Kami meminta bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Dia harus tau fungsi dan tupoksinya,” kata Noviana.

Noviana menilai, sejak awal sudah banyak kejanggalan dan kecurangan gelaran Pemilu 2024.

Bahkan, menurutnya, kecurangan yang diduga dilakukan pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran, dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan kecurangan yang dilakukan dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dia meminta, agar Bawaslu dapat mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran atas dugaan kecurangan Pemilu itu.

“Kami meminta kepada Bawaslu yaitu dimana kami meminta diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan,” ucap Noviana.

Sebagai informasi, pasangan Prabowo-Gibran diduga melakukan kecurangan pemilu. Hal itu diduga imbas turut andilnya Presiden Joko Widodo, yang merupakan ayah dari cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan putranya itu.

Adapun dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye Prabowo-Gibran ditujukan kepada Jokowi. Satu antaranya melalui pembagian bantuan sosial yang ramai diperbincangkan publik.

Puluhan peserta aksi, baik pria dan wanita pun tampak berjalan dengan membentuk barisan mengular.

Mereka bergerak menuju bagian depan kantor Bawaslu RI untuk menyuarakan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan satu di antara beberapa pasangan calon (paslon) peserta Pemilu 2024.

Sambil berjalan bersama, sejumlah poster terlihat dibawa oleh sejumlah peserta aksi.

Poster berbentuk persegi panjang bertuliskan “Selamatkan Demokrasi, Tolak Pemilu Rekayasa”.

Selain itu, ada juga beberapa peserta aksi membawa poster berbentuk persegi berukuran kecil dan bergambar wajah Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Adapun di bawah foto Hasyim Asy’ari tertulis “Pecat Ketua KPU”.

Ronald menambahkan, pihaknya memperkirakan peserta aksi yang hadir akan mencapai 2000 orang.

“Estimasi 2000 (peserta aksi),” ucap Ronald.

Terlihat juga di lokasi pendemo membentangkan spanduk menegaskan bahwa Pemilu 2024 belum selesai.

“Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 Ayat 1 berbunyi: Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun,”

Kemudian di bagian spanduk tersebut bertuliskan pemilu curang menuju kehancuran bangsa.

“Pilpres belum ada pemenang sebelum real count manual KPU. Pemilu curang menuju kehancuran Bangsa,” tulis isi spanduk pendemo.

Sementara itu pendemo juga membawa beragam poster aspirasi bertuliskan “Pemilu 2024 Curang! Rakyat tidak Percaya,”.

Lalu ada juga poster bertuliskan “Bawaslu mandul, makan gaji negara, tapi tak bekerja abaikan kecurangan dan pelanggaran,”

Perwakilan massa aksi Gerakan Keadilan Rakyat juga melakukan audiensi dengan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Koordinator Aksi Gerakan Keadilan Rakyat, Ronal mengatakan, audiensi dilakukan untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Ya yang kami ingin sampaikan adalah tuntutan atau rilis yang sudah kami buat, menuntut Bawaslu agar menindak tegas Setiap pelanggaran-pelanggaran pemilu dalam Pemilu 2024,” kata Ronal.

Ronal menyampaikan, pihaknya membawa sejumlah dokumen sebagai bukti dugaan kecurangan pemilu yang terjadi.

“Yang dibawa ke dalam ada dokumen-dokumen kecurangan yang kita siapkan berupa print out ya karena kan harus tertulis nggak bisa kita lewat handphone kita kasih ke dia kan,” ucap Ronal.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya berharap para penyelenggara pemilu dapat menjalankan tupoksinya secara profesional di Pemilu 2024.

Dia menilai, pemilu bukan soal menang atau kalah, tapi terkait bagaimana menjaga kualitas berdemokrasi bangsa Indonesia.

“Kita tidak boleh mengajarkan bangsa ini tidak sportif kita tidak boleh mengajarkan negara ini untuk kompromi dengan semua kesalahan dan ketidakadilan,” tuturnya.(Tribun Network/ Yuda/tribun jateng cetak)