"Sudah Cukup ya Pertanyaannya" Hasto Ogah Menjawab Soal PDIP Bakal Pecat Jokowi dan Gibran

TRIBUNJATENG.COM - Nasib dan status Jokowi serta anaknya Gibran Rakabuming Raka di PDIP hingga kini tak jelas. Apakah masih kader atau malah sudah dipecat dari keanggotaan partai?

Seperti diketahui, Jokowi dan Gibran berbeda jalan dalam Pemilu 2024.

Namun saat ditanya soal sanksi bahkan pemecatan keduanya dari partai, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto tak menjawabnya. 

"Sudah cukup ya (pertanyaannya)," ujar politikus asal Yogyakarta ini ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Usai Jokowi Bertemu Surya Paloh, Gibran Tak Sabar Sowan Anies - Cak Imin dan Ganjar - Mahfud MD

Baca juga: Anak Puan Maharani Moncer di Dapil IV Jateng, Lampaui Suara Senior PDIP, Saingi Caleg Parpol Lain

Tensi politik antara Jokowi dan PDI-P memanas setelah Gibran menjadi calon wakil presiden yang tidak diusung partai banteng moncong putih.

Gibran, putra sulung Presiden Jokowi itu menjadi cawapres nomor urut 2, mendampingi capres Prabowo Subianto.

Presiden Jokowi digadang mendukung pencalonan putranya itu.

Hasto tidak menjawab pasti apakah status Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masih menjadi kader PDI-P atau tidak setelah perbedaan dukungan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia menyampaikan, kader tidak hanya berdasarkan ada tidaknya kartu tanda anggota (KTA) PDIP, tetapi juga karaker dan sikap politiknya yang sejalan dengan partai.

"Kader ini bukan dalam bentuk KTP dalam bentuk KTA. Kader ini adalah perilaku, satunya aspek-aspek ideologis, kemudian platform yang diperjuangkan dan juga sikap sikap politiknya," kata Hasto 

Hasto juga mengatakan, setiap kader banteng moncong putih diajarkan untuk bertanggung jawab dalam menjaga kemurnian suara rakyat.

Hasto menegaskan, sikap politik seluruh kader partainya jelas dalam konteks Pemilu 2024, yakni mengawal proses demokrasi dari berbagai kecurangan. Hal tersebut, kata dia, sudah dilakukan lewat pembentukan tim khusus mengawal dugaan kecurangan pemilu.  

Pembentukan tim ini sudah berdasarkan arahan ketua umum partai politik pengusung Ganjar-Mahfud, salah satunya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com