Timnas AMIN Klaim Temukan Bukti Penggelembungan Suara

TRIBUNJATENG.COM - Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) menemukan bukti adanya penggelembungan suara dalam penghitungan asli atau real count yang masuk ke sistem atau website Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Amin Subekti, mengatakan bahwa temuan tersebut diperolah timnya usai melakukan riset dan verifikasi data dengan memvalidasi Formulir C1 dan data di website KPU.

Hasilnya, kata Amin Subekti, hanya dalam beberapa jam terakhir saja, terdapat sekitar 335 laporan dari berbagai TPS yang berbeda antara angka di tabulasi dengan dokumen pendukung berupa Formulir C1 yang diunggah di website KPU.

Sebanyak 335 laporan itu tersebar di 181 kota dan 36 provinsi.

Jadi, terdapat perbedaan angka di Formulir C1 dan tabel di website KPU.

Amin menegaskan bahwa laporan ini hanya menjadi sampel dari riset Timnas AMIN.

Timnas AMIN melakukan riset setelah melihat dinamika yang berkembang di masyarakat, laporan melalui sosial media maupun whatsapp tentang adanya perbedaan angka di Form C1 dan website KPU.

“Kami melakukan pendalaman (masukan dari masyarakat baik melalui media sosial maupun whatsapp) apakah ini sesuatu yang terjadi (perbedaan angka seperti yang dikeluhkan masyarakat). Kami buka apa yang di website KPU, lalu mencoba memeriksa dalam beberapa jam terakhir, apakah ada sesuatu kelemahan dalam uploading,” terang Amin.

Menurutnya, dari 335 laporan itu terdapat penggelembungan suara untuk semua paslon.

Akan tetapi, proporsi penggelembungannya berbeda-beda.

Misalnya, paslon 01 mendapatkan tambahan suara 19,6 persen, paslon 02 sebanyak 65 persen, dan paslon 03 sebanyak 15,4 persen di atas Formulir C1.

“Ini yang kami temukan di website (KPU). Saya kira ini membuktikan bahwa apa yang dibicarakan masyarakat memang terjadi,” kata Amin.

Dan riset (verifikasi) ini bisa dilakukan semua orang, bisa menelusuri sendiri, dari sana akan kelihatan (adanya perbedaan angka di Formulir C1 dan website KPU). Ini contoh, akhirnya tudingan penggelembungan suara ada buktinya,” tandasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Politic Review Ujang Komarudin menilai Sirekap sebaiknya ditutup karena telah membuat kekeruhan dalam proses penghitungan suara Pemilu 2024.