Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Makin Kuat Bergulir, Ini Tanggapan TKN

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespons tiga partai pengusung Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN), NasDem, PKB, dan PKS mendukung usulannya agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024.

Ganjar mengatakan, hak angket merupakan langkah yang tepat untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu.

“Ya kalau saya sebenarnya simpel aja, (hak) angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi Pemilunya seperti ini,” kata Ganjar saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Jumat (23/2).

Baca juga: Viral Pengantin Hitung Uang Mahar dengan Mesin Penghitung Uang, Langsung di Meja Akad Nikah

Baca juga: Suryo Ditangkap Setelah 10 Tahun Buron, Ternyata Masih di Semarang

Menurutnya, usulan hak angket muncul karena adanya berbagai kejanggalan Pemilu 2024 termasuk Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

“Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura, sementara KPU mengatakan ‘enggak kok di tempat kita’,” ujar Ganjar.

Selain itu, Ganjar menekankan bahwa hak angket juga untuk menyelidiki dugaan aparat yang melakukan intimidasi.

“Terus kemudian kedua bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya,” ucapnya.

Sehingga, kata dia, persoalan tersebut bisa diselesaikan melalui hak angket yang dilakukan DPR.

“Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair,” ungkap Ganjar.

Karenanya, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menambahkan, penggunaan angket merupakan langkah yang tepat dan konsitusional.

“Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat,” imbuhnya.

Sementara itu, Fraksi PPP DPR RI diminta bijak menyikapi wacana digulirkannya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP Zarkasih Nur.

Dia mengungkapkan, pihaknya khawatir hak angket justru akan memicu perpecahan umat yang akan sangat merugikan bangsa Indonesia.

“Hak Angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti, kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalo ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya,” kata Zarkasih dalam keterangannya, Jumat.

Majelis Kehormatan PPP juga mengimbau jajaran DPP PPP untuk kembali ke khitahnya, yakni menjunjung tinggi kepentingan umat dan tentunya meletakan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya.

“Saya menyarankan kawan-kawan di DPR, harus teliti, jernih, jangan sampai terkoyak karena hak angket,” ucapnya.

Lebih lanjut, Zarkasih Nur berharap agar pemenang pemilu baik pilpres maupun pileg menunjukan sikap ksatria dan yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat.

“Jangan lupa bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden pada akhirnya adalah kehendak Allah SWT,” tandas dia.

Sebelumnya, tiga Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik pendukung AMIN, yakni NasDem, PKB, dan PKS menggelar rapat di Nasdem Tower, Jakarta pada Kamis (22/2).

Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim mengatakan, dalam pertemuan itu, salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh Ganjar.

Tiga partai dalam koalisi perubahan pun menyatakan akan ikut bergabung dengan Ganjar dan PDIP dalam menggulirkan hak angket tersebut.

“Kemudian kita sharing seperti yang anda pikirkan, kita juga berbicara kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh Pak Ganjar Pranowo,” kata Hermawi, Kamis.

“Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh 3 partai solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” jelasnya.

NasDem, PKS, dan PKB, kata Hermawi, sudah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya.

Tiga partai kini menunggu tindaklanjut atas inisiasi hak angket itu oleh PDI Perjuangan (PDIP) selaku parpol terbesar.

“Jadi posisi kami data sudah siap, hal-hal kecil sudah siap, tinggal menunggu tindaklanjutnya. Kawan-kawan PDIP partai besar sebagai inisiator, bagaimana tindaklanjutnya,” ujar Hermawi.

Sedangkan, Partai Ummat mendukung adanya hak angket kecurangan Pemilu yang digulirkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Posisi Ummat disebut selalu akan melawan setiap kedzaliman. “Kita tidak dalam posisi melihat itu terlalu ada udang di balik batu dan sebagainya, pada prinsipnya selama itu sehat, selama itu melawan kedzaliman menegakkan keadilan, kita setuju, kita mendukung,” ucap Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi di Jakarta, Kamis.

Juru Bicara Timnas paslon 01 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIn), Iwan Tarigan, optimistis rencana hak angket yang akan dilakukan kubu AMIN dan juga kubu paslon 03 Ganjar-Mahfud bisa berjalan

“Mengenai tidak bisa menggugurkan keputusan hasil pemilu apapun hasil di DPR tentunya kami paham karena keputusan pemilu hanya di MK dan ini akan kami kerjakan bersamaan antara proses hukum dan politik,” kata Iwan dalam pesan yang diterima, Jumat (23/2).

Dia mengatakan bahwa hak angket dilakukan untuk mengetahui kinerja KPU dan Bawaslu di Pemilu kali ini. “Menurut kami ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di pemilu 2024 dan kami duga ada pembiaran oleh KPU dan Bawaslu,” kata Iwan.

Karena itulah, pihaknya tetap optimistis dengan langkah politik dan hukum yang dilakukan.

TKN Sebut Hak Angket Tidak Perlu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani mengatakan hak angket kecurangan pemilu 2024 yang diwacanakan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dinilai tidak diperlukan.

Pasalnya, Muzani mengatakan bahwa pemilu 2024 diklaim jauh lebih baik dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Namun, ia tidak merinci indikator pemilu kali ini yang dinilainya lebih baik.

“Kalau hak angket dimaksudkan untuk itu, apa perlu? Karena suasananya juga suasananya dianggap Pemilu itu sekarang kita menuju kepada suasana yang jauh lebih baik,” kata Muzani.

Dia pun mengungkit bahwa pelaksanaan demokrasi pada pemilu kali ini justru banyak diapresiasi oleh seluruh dunia. Namun begitu, dia menghormati hak angket sebagai bagian hak konstitusi yang diajukan DPR RI.

“278 juta rakyat Indonesia memberi hak pilihnya, yang memiliki hak pilih tentu saja pada hari itu, dan suasana pemilu dalam keadaan tenang, dalam suasana guyub, kebersamaan. Dan itu diapresiasi oleh para pemimpin dunia dan tokoh-tokoh dunia. Semua saksikan bahwa pemilu berlangsung dengan baik, damai, dan seterusnya,” katanya.(Tribun Network/ Yuda).