Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis di Indonesia, Ingatkan Soal Anggaran

TRIBUNJATENG.COM - Program Makan Siang Gratis di Indonesia menjadi sorotan bank dunia terutama terkait kesiapan anggaran.

Maka, menurut Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, Program Makan Siang Gratis perlu direncanakan dengan matang.

Ia mengingatkan, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," kata Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (28/2/2024).

Baca juga: Kenaikan Cukai Rokok Sasaran Empuk untuk Biayai Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Baca juga: Alasan Makan Siang Gratis Sudah Dibahas, Menteri Bahlil: 2025 Presidennya Kan Pak Prabowo

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Masuk APBN 2025, Menu Tiap Daerah Beda

Baca juga: Demi Program Makan Siang Gratis, Kemenkeu Harus Naikan Defisit Anggaran 2025 

Sebagai perwakilan Bank Dunia, hingga saat ini Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut Program Makan Siang Gratis dari pemerintah.

"Kami masih menantikan (rincian Program Makan Siang Gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar dia.

Adapun rincian dari Program Makan Siang dan Susu Gratis telah didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Program Makan Siang dan Susu Gratis merupakan usulan dari pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan Program Makan Siang Gratis bertujuan mengatasi masalah tengkes (stunting) dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.

Untuk diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Bank Dunia Komentari Program Makan Siang Gratis yang Bakal Masuk APBN