Demi Program Makan Siang Gratis, Kemenkeu Harus Naikan Defisit Anggaran 2025 

TRIBUNJATENG.COM - Anggaran untuk program makan siang gratis seperti yang digagas capres-cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming dipastikan bakal dimasukkan dalam APBN tahun 2025. 

Namun imbas hal tersebut pemerintah melalui Kementerian Keuangan harus menaikkan estimasi defisit anggaran dari sebesar 2,45 persen menjadi 2,8 persen.

"Semuanya harus sudah masuk (perhitungan defisit anggaran), enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Wanita yang karib disapa Ani ini menuturkan, proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan hingga tiga bulan ke depan.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Masuk APBN 2025, Menu Tiap Daerah Beda

Baca juga: Sidang Kabinet Bahas Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Masuk RAPBN 2025 Per Anak Rp 15.000

Bulan depan, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas, termasuk makan siang gratis.

“Ini proses masih berjalan tiga bulan ke depan ya, dan bulan depan kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU memutuskan siapa pemerintahan nanti yang official,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, program makan siang gratis tetap digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8 persen.

Program ini akan direalisasi mulai tahun 2025 secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang gratis pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu.

"Yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu, misalnya tahapannya sampai SMP, kemudian daerah yang stunting tinggi miskin. Angka ini masih di-excersise," jelas Airlangga.

Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu 'Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

Dalam rancangan awal, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3-5,6 persen, tingkat kemiskinan antara 6-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekitar 4-5 persen, dan rasio gini di sekitar 0,37. Kemudian, Indeks Modal Manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok pada kisaran 2,45-2,8 persen. (Tribun Network/fik/kps/wly/tribun jateng cetak)