Kurikulum Merdeka Akan Diganti Kurikulum Nasional Mulai Maret? Ini Penjelasan Kemendikbud

TRIBUNJATENG.COM - Beredar kabar Kurikulum Merdeka akan diganti Kurikulum Nasional mulai Maret 2024 di media sosial.

Kabar penggantian Kurikulum Merdeka menjadi Kurikulum Nasional tersebut satu di antaranya diunggah akun Twitter (X) @tanyarlfes, Selasa (28/2/2024) malam.

Tampak dalam unggahan, sebuah foto yang menerangkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) akan launching Kurikulum Nasional menggantikan Kurikulum Merdeka pada bulan depan.

Kegiatan peluncuran tersebut tertulis sebagai salah satu program prioritas Kemendikbud Ristek pada 2024.

"Ini serius kurikulum merdeka mau di ganti lagi?? apalah dunia ini," tulis pengunggah.

Hingga Rabu (28/2/2024) petang, unggahan tersebut telah dilihat lebih dari 1,7 juta kali, disukai 25.000 pengguna, dan diunggah ulang oleh lebih dari 6.100 warganet.

Lantas, benarkah Kemendikbud Ristek akan mengganti Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum Nasional?

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud Ristek Anindito Aditomo membantah informasi yang menyebut Kurikulum Nasional menggantikan Kurikulum Merdeka mulai Maret 2024.

"Informasi bahwa Kurikulum Nasional akan menggantikan Kurikulum Merdeka adalah informasi yang tidak benar," tegasnya, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/2/2024).

Saat ini, menurut Anindito, Kemendikbud Ristek sedang merumuskan kebijakan tentang penerapan Kurikulum Merdeka secara nasional.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari rangkaian panjang penyusunan, penerapan, dan kajian untuk mengevaluasi Kurikulum Merdeka secara bertahap sejak 2020.

Dengan demikian, bukan mengganti, istilah yang benar adalah menerapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional.

"Penerapan secara nasional ini dilakukan setelah melalui tahapan yang panjang," tutur Anindito.

Anindito melanjutkan, setelah melakukan evaluasi terhadap Kurikulum 2013, Kemendikbud Ristek mulai menyusun prototipe Kurikulum Merdeka pada 2020.

Prototipe tersebut kemudian diterapkan secara terbatas dan dievaluasi pada 2021 di sekitar 3.000 sekolah di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil.