Todung Berharap MK Jadi Penjaga Konstitusi, Bukan Kepanjangan Tangan Kekuasaan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Tim Pembela Demokrasi Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud meyakini pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) setelah penghitungan suara manual selesai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adapun PHPU tersebut bakal diajukan Ganjar-Mahfud ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya harap MK akan menjalankan kembali tugasnya sebagai penjaga konstitusi, bukan sebagai kepanjangan tangan kekuasaan," kata Ketua TPDK Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (5/3).

"Nah saya mengatakan ini karena paslon nomor 3 pasti akan mengajukan PHPU kepada MK setelah selesai penghitungan manual, yang dibuat oleh KPU pada 20 Maret yang akan datang," lanjutnya.

Todung mengatakan, hal ini diyakini bakal diikuti oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Oleh sebab itu, ia berharap MK kembali menjadi lembaga yang independen dan profesional dalam menghadapi sengketa Pilpres.

"Saya harapkan MK akan memeriksa permohonan sengketa pilpres secara teliti dan seksama, dan profesional, penuh integritas, tidak hanya fokus pada perbedaan suara, karena pemilu itu harus dilihat secara holistik, tidak parsial," ungkapnya.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud ini lantas mengingatkan pentingnya semua memahami proses pemilu tidak hanya dilihat ketika pencoblosan atau pemungutan suara.

Namun, proses pemilu harus dilihat sejak pra hingga pasca pencoblosan. Dengan begitu, MK pun dituntut melihat segala proses pemilu dalam periodik yang dimaksud.

"Pemilu itu proses panjang dari pra pemiihan atau pra pencoblosan, pemilihan atau pencoblosan, dan pasca pencoblosan proses penghitungan suara," katanya.

"Semua proses ini yang disebut sebagai pemilu, kita enggak bisa bilang, pemilu itu hanya pencoblosan ya. Enggak, enggak begitu," kata advokat senior ini lagi.

Khawatir Ada Cawe-cawe Politik

Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serentak dimajukan menjadi September.

Ketua Tim Pembela Demokrasi Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud, sekaligus Deputi Hukum TPN, Todung Mulya Lubis mengatakan, ada kekhawatiran Pilkada 2024 disusupi "cawe-cawe" politik jika dimajukan.

"MK sudah memutuskan bahwa Pilkada serentak itu tetap dilaksanakan pada November. Dan menurut hemat kami, putusan MK tersebut adalah putusan yang bijak terkait iklim pilkada, bisa terjauhkan dari cawe-cawe politik yang tidak perlu," kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (5/3).

Todung menjelaskan, kekhawatiran itu tidak hanya dirasakan dan disadari oleh pihaknya.

Menurut dia, kekhawatiran serupa juga dirasakan oleh publik yang disampaikan melalui pesan singkat kepadanya.

Masyarakat, jelas Todung, khawatir ada cawe-cawe di balik pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR untuk memajukan jadwal Pilkada serentak ke September.

"Sebab kalau kita melihat Pilkada itu dilaksanakan pada bulan September, ini saya terima SMS, dan WhatsApp banyak yang mengatakan 'Loh, kalau September, apakah nanti ada cawe-cawe politik lagi, untuk mengumpulkan siapa yang akan jadi kembali, siapa yang jadi gubernur?' Saya tidak ingin berprasangka jelek, tapi kan kekhawatiran mengenai hal ini tidak sepenuhnya salah," ungkapnya.

Todung pun membandingkan dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dinilai penuh cawe-cawe politik. Menurut dia, sangat jelas ada upaya politik dari penyelenggara Negara memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Dan, kalau masyarakat khawatir bahwa proses cawe-cawe itu akan berlangsung pada pemilihan gubernur, proses pemilihan bupati, menurut saya itu sah saja, kalau ada kekhawatiran seperti itu," terangnya.

"Jadi, kami mengapresiasi putusan MK yang mengatakan bahwa Pilkada serentak itu tetap dilakukan pada bulan November," sambung dia.

Kendati demikian, pihaknya kini mempertanyakan soal revisi Undang-Undang Pilkada di DPR apakah tetap akan dilanjutkan atau tidak pasca putusan MK.

"Seyogianya pembahasan di DPR itu dihentikan, karena putusan MK itu bersifat final dan binding (mengikat)," tutupnya. (nicholas/kps/tribun jateng cetak)